Jokowi Tak Lagi "Nyapres" di 2024, PDI-P Dinilai Bisa Senasib dengan Demokrat

Sabtu, 3 Agustus 2019 | 20:30 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Diskusi jelang kongres di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai banyak tantangan yang dihadapi PDI Perjuangan (PDI-P) jika ingin kembali menang di pemilu 2024 mendatang.

Hal yang pertama kali harus diperhatikan partai berlambang banteng adalah sosok atau tokoh yang menjadi kunci untuk menarik pemilih.

Sebab, pada 2024, Joko Widodo atau Jokowi sudah tak bisa maju sebagai calon presiden RI.

Padahal, ia meyakini sosok Jokowi lah yang mendongkrak perolehan suara PDI-P saat pemilu 2014 dan 2019.

Baca juga: PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika...

"Pada 2024 Jokowi sebagai kader utama PDI-P tak bisa maju lagi. Saat yang sama, PDI-P punya mimpi kemenangan hattrick (tiga kali berturut-turut)," kata Burhan dalam diskusi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Menurut Burhanuddin, PDI-P harus bisa melihat apa yang terjadi dengan Demokrat pada 2014.

Saat nama Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa nyapres lagi, partai berlambang Mercy itu mengalami penurunan suara.

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena pemilu di Indonesia didesain untuk mencetak satu perilaku pemilih yang cenderung kuat didasarkan personalisasi politik, ketokohan, ketimbang institusional partai.

"Ketika Pak jokowi tidak bisa maju lagi 2024, skenario buruk seperti dialami Demokrat 2014 bisa menjadi terulang," jelas Burhanuddin.

Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan), dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kedua kiri) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan), dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kedua kiri) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.
Untuk itu, Burhanuddin menyarankan PDI-P untuk terus melakukan rekrutmen serta kaderisasi yang kuat. Ini khususnya untuk para kader yang diusung sebagai kepala daerah hingga calon legislatif.

"Kalau PDI Perjuangan gagal rekrutmen caleg, yang tidak hanya punya ikatan ideologis, tapi juga kedekatan dengan pemilih yang kuat untuk menarik pemilih caleg secara personal, sulit mencetak hattrick di 2024," kata dia.

Namun, ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menilai soal ketokohan Jokowi bukan sebuah hal absolut.

Baca juga: PDI-P: Kami Tak Punya Menteri di 10 Tahun Era SBY, tetapi Bisa Sukses

Sebab dalam Pemilu 2019, ada wilayah di mana mengidentikkan partai dengan Jokowi justru memperoleh penolakan.

"Ketika di suatu wilayah itu tak suka si capres, maka si caleg takkan mau kampanyekan si capres. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar figur capres itu akan paling menentukan?" kata Andreas dalam diskusi itu.

Kompas TV Humas Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan berkoordinasi dengan tim hukum terkait pernyataan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya di twitter. Cuitan Marco dinilai menyerang pribadi Wali Kota Tri Rismaharini terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surabaya akan mempelajari kemungkinan adanya unsur pelanggaraan hukum dalam cuitan Marco. Pemkot juga menyesalkan twit Marco yang membawa-bawa nama putra Risma. Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser menyatakan wali kota risma tidak terganggu dengan apa yang ada di media sosial. Ia fokus menyelesaikan tugasnya. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur menilai Marco Kusumawijaya tak seharusnya membuat pernyataan soal Risma di twitter. Ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Kusnadi menyinggung Pemprov dan DPRD DKI-lah yang datang ke Surabaya untuk minta masukan Risma soal pengelolaan sampah. #PemkotSurabaya #MarcoKusumawijaya #TriRismaharini



Penulis : Ihsanuddin
Editor : Krisiandi
Page:

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden