Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan melakukan patroli anti-politik uang saat masa tenang Pemilu 2019.
Anggota Bawaslu RI M Afifuddin menyebutkan, kegiatan tersebut cukup efektif mencegah terjadinya praktik politik uang dari sisi psikologis.
"Kami lakukan di masa tenang, patroli anti-politik uang. Yang kemarin kami lakukan saat pilkada (pemilihan kepala daerah)," ujar Afifuddin, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).
Baca juga: Bawaslu: Sistem Proporsional Terbuka Membuka Potensi Politik Uang
"Menurut kami secara subjektif ada dampaknya, bagaimana meningkatkan psikologis orang (untuk tidak) memberi dan menerima uang atas alasan memilih atau pemilu," lanjut dia.
Untuk saat ini, Bawaslu melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak sebagai bentuk pencegahan.
Daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi politik uang sesuai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) juga mendapat sorotan.
Baca juga: Pemilu 2019 Rawan Politik Uang
Berdasarkan IKP tersebut, Bawaslu mencatat terdapat 177 kabupaten/kota yang rawan praktik politik uang.
Untuk itu, mereka terus berkoordinasi dengan Bawaslu di tingkat daerah untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan.
Jika nantinya masih ada yang melanggar, mereka akan melakukan penindakan. Pelanggaran akan dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu dan akan diproses hukum.
.
.
.
Nomor urut parpol peserta Pemilu 2019.
