PDI-P: Kami Tak Punya Menteri di 10 Tahun Era SBY, tetapi Bisa Sukses

Sabtu, 3 Agustus 2019 | 16:22 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Diskusi jelang kongres di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengenang saat partainya menjadi oposisi di 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasto mengatakan, meski Megawati kalah dari SBY di pilpres 2004 dan 2009, namun PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan tak tergoda kursi menteri.

"Pada 2004 kami kalah pemilu di dalam sebuah era awal, tapi kami konsisten dalam politik untuk membangun demorkasi yang sehat," kata Hasto dalam diskusi jelang Kongres V PDI-P, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Baca juga: PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika...

"Dan Alhamdulillah, kami tidak punya menteri, dimana menteri dianggap sebagai instrumen survival bagi partai politik," sambung dia.

Hasto menambahkan, meski berada di luar pemerintah, namun hal ini tak membuat partai berlambang banteng moncong putih itu mati. Bahkan PDI-P terus bisa bertahan dan menjadi pemenang pemilu legislatif serta pemilu presiden pada 2014 dan 2019.

Baca juga: Mungkinkah PDI-P Cetak Hatrick Kemenangan di 2024?

"Tidak punya menteri selama dua periode pun PDI-P bisa survive, kami bisa sukses. Dan proses kaderisasi terus dilakukan," jelas Hasto.

Hasto menilai kemenangan Jokowi serta PDI-P di dua pemilu terakhir adalah hasil buah kaderisasi parpol yang terus berjalan. Ia pun memastikan PDI-P akan terus berbenah diri supaya bisa menjadi lebih baik di pemilu-pemilu selanjutnya.

"Prinsipnya bagi kami di 2024 kami akan menyiapkan sebaik-baiknya. Rakyat yang akan menentukan," kata dia.

Kompas TV Humas Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan berkoordinasi dengan tim hukum terkait pernyataan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya di twitter. Cuitan Marco dinilai menyerang pribadi Wali Kota Tri Rismaharini terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surabaya akan mempelajari kemungkinan adanya unsur pelanggaraan hukum dalam cuitan Marco. Pemkot juga menyesalkan twit Marco yang membawa-bawa nama putra Risma. Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser menyatakan wali kota risma tidak terganggu dengan apa yang ada di media sosial. Ia fokus menyelesaikan tugasnya. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur menilai Marco Kusumawijaya tak seharusnya membuat pernyataan soal Risma di twitter. Ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Kusnadi menyinggung Pemprov dan DPRD DKI-lah yang datang ke Surabaya untuk minta masukan Risma soal pengelolaan sampah. #PemkotSurabaya #MarcoKusumawijaya #TriRismaharini



Penulis : Ihsanuddin
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden