Direktur Program TKN, Aria Bima, di kantor KPU, Jakarta Pusat. JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aria Bima menilai, posisi ketua harian dan wakil ketua umum PDI-P tidak diperlukan.
Ia menanggapi munculnya wacana mengenai penambahan posisi baru dalam struktur organisasi PDI-P, yakni posisi ketua harian dan wakil ketua umum jelang Kongres V PDI-P yang digelar pekan depan.
"Saya belum melihat pentingnya struktur sekarang ini ada ketua harian dan wakil ketua umum karena kekuatannya ada di ketua-ketua bidang dan di situ lebih pada bagaimana hal yang menyangkut persoalan yang strategis di ketua umum, yang teknis operasional di sekjen," kata Aria saat ditemui di kawasan Kebayoran, Jumat (2/8/2019).
Baca juga: Aria Bima Sebut Jokowi Tak Punya Minat Jadi Pemimpin PDI-P
Aria berpendapat, jabatan ketua harian dan wakil ketua umum tersebut juga bukan tradisi yang ada di tubuh partai berlambang banteng itu.
Ia yakin, peserta kongres PDI-P akan menolak wacana tersebut meskipun keputusan final tetap kembali pada dinamika kongres.
"Menurut saya ada kecenderungan, saya melihat tradisi, wakil ketua atau ketua harian kemungkinan tidak akan ada dalam keputusan kongres walaupun mungkin wacana itu akan muncul," ujar Aria.
Wacana adanya jabatan ketua harian dan wakil ketua umum di tubuh PDI-P muncul jelang Kongres V PDI-P yang akan digelar pada 8-11 Agustus 2019 mendatang di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali.
Baca juga: Puan dan Prananda Disiapkan untuk Menggantikan Megawati di PDI-P
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, pembaruan struktur organisasi partai akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P.
"Jadi apakah nanti posturnya ada ketua harian, akan ada wakil ketua umum atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Basarah.
