Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (tengah) bersama pimpinan DPP Partai Golkar membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik. JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mencium aroma deal politik antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Hal ini terkait dengan melunaknya sikap Jokowi yang mengizinkan Airlangga merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar dan menteri perindustiran.
Padahal, sejak awal Jokowi sempat berkomitmen bahwa menterinya di kabinet tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.
Selain itu, Jokowi juga baru saja menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.
"Deal politik tidak akan terhindarkan, dan itu pasti terjadi. Jokowi dan Golkar akan saling mengamankan," kata Ujang saat dihubungi, Minggu (21/1/2018).
Ia pun menilai, deal politik yang terbangun antara Presiden dengan ketua umum partai beringin tersebut tidak terlepas pada kepentingan pemilihan presiden di 2019 nanti.
"Karena, tentunya Jokowi butuh tiket dari Golkar, sedangkan Golkar butuh merapat pada kekuasaan. Golkar akan menggaransi, akan full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu dealnya saya yakin," kata dia.
(Baca juga: Soal Rangkap Jabatan, Wiranto Enggan Dibandingkan dengan Airlangga)
Dosen di Universitas Al Azhar ini mengaku menyesalkan sikap Jokowi tersebut. Sebab, Jokowi rela melanggar komitmen yang sudah ia buat demi tiket pilpres.
"Harusnya Pak Jokowi konsisten dengan perkataan dan sikapnya. Karena, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan," ujarnya.
Ujang menilai, di satu sisi, deal politik ini memang akan memuluskan langkah Jokowi yang tidak mempunyai partai untuk kembali mencalonkan diri pada periode kedua. Namun ia menilai sikap Jokowi yang melanggar komitmen justru akan membuat citra mantan Gubernur DKI itu menjadi buruk di mata masyarakat.
"Sikap tidak konsisten Pak Jokowi dengan membiarkan Airlangga merangkap jabatan jangan sampai menurunkan wibawa Jokowi sebagai presiden," ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya beralasan, mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.
"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).
Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.
Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
