Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan sebelum pelantikan menteri baru hasil reshuffle, Rabu (17/1/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menghormati keputusan Jokowi itu sebagai hak prerogrartif Presiden.
"Itu juga hak prerogatif beliau," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Saat ditanya apakah dia bisa membagi waktu untuk memimpin Partai Golkar dan Menteri Perindustrian secara bersamaan, Airlangga tidak menjawab. Ia hanya mengulang pernyataannya bahwa jabatan menteri sepenuhnya adalah hak Presiden.
"Itu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Presiden," kata dia.
(Baca juga: Jokowi Izinkan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan, Ini Alasannya)
Saat disinggung soal komitmen Jokowi di awal pemerintahan yang melarang menterinya rangkap jabatan di parpol, Airlangga juga hanya menjawab singkat.
"Saya ikut sama Bapak," kata Airlangga sambil tersenyum dan berjalan meninggalkan awak media.
Jokowi beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.
"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).
(Baca: Pertahankan Airlangga, Jokowi Diyakini Punya Pertimbangan Matang)
Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.
Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jokowi beralasan mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena ia adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.
