Menurut PPP, Penunjukan Idrus Marham sebagai Mensos untuk Solidkan Golkar

Rabu, 17 Januari 2018 | 18:18 WIB
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai, penunjukan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa untuk menciptakan stabilitas di tubuh Golkar.

Pasalnya, partai berlambang pohon beringin tersebut baru saja melewati turbulensi politik, dan mulai stabil setelah dipimpin ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar dinilai Arsul berpotensi menimbulkan gesekan karena adanya perombakan kepengurusan. 

Baca juga: Idrus Marham yang Akhirnya Jadi Pak Menteri...

Oleh karena itu, menurut dia, langkah politik Presiden Joko Widodo dengan memilih Idrus adalah wajar.

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
"Tak hanya Pak Jokowi ya. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pun melakukan hal itu untuk menciptakan keseimbangan-keseimbangan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Ia mengatakan, dengan langkah politik yang ditempuh Jokowi itu, maka tidak ada kelompok yang merasa disingkirkan dengan terjadinya perubahan kepengurusan di Golkar.

"Itu kan jadi kewajiban moral Presiden juga kan," lanjut Arsul.

Baca juga: Politisi PKB Nilai Idrus Marham sebagai Menteri Representasi NU

Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta.

Salah satu pejabat negara yang dilantik Presiden adalah Menteri Sosial.

Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini berstatus sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018.

Saat ini, Idrus Marham diketahui masih menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Namun seiring penunjukannya sebagai Menteri Sosial, posisi Idrus sebagai Sekjen Golkar akan diganti.

Pelantikan Idrus didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10p Tahun 2018 tentang Pengangkatan sebagai Menteri Sosial.

Kompas TV Idrus Marham dilantik sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden