Kunjungan Jokowi di Riau, Rapat hingga Tinjau Lokasi Kebakaran Hutan

Rabu, 18 September 2019 | 08:22 WIB
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengunjungi langsung Provinsi Riau yang tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap pekat.

Jokowi bertolak ke Riau pada Senin (16/9/2019) pukul 17.00 WIB, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pesawat Kepresidenan yang membawa Jokowi dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Roesmin Noerjadin, Kota Pekanbaru, pukul 18.28 WIB, ditengah pekatnya kabut asap.

Langsung rapat

Setelah mendarat, Jokowi langsung menuju Hotel Novotel, Pekanbaru, untuk menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Di ruang rapat sudah hadir sejumlah pejabat terkait. Pejabat itu di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Baca juga: Moeldoko: Jangan Ada yang Mikir Pak Jokowi Sekarang Berubah

Hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Kepala BNPB Doni Monardo.

Turut hadir gubernur, bupati, wali kota, pangdam dan kapolda setempat.

Saat membuka rapat, Jokowi mengungkapkan penyesalannya atas kondisi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terlanjut meluas.

Ia mengatakan, harusnya setiap musim kemarau pemerintah pusat hingga daerah bisa mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Namun, untuk tahun ini Kepala Negara mengakui ada kelalaian sehingga kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap pekat terjadi di berbagai titik.

"Setiap tahun sebetulnya sudah tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang musim kemarau itu semunya harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. Tapi ini kita lalai lagi sehingga asapnya jadi membesar," kata Jokowi.

Baca juga: 4 Upaya Pemerintah Padamkan Kebakaran Hutan

Padahal, Jokowi menyebut gubernur sudah memiliki perangkat hingga ke tingkat desa. Begitu juga Pangdam dan Kapolda. Belum lagi jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan sebelum sampai jadi ratusan titik api," ucap Jokowi.

Kepada gubernur, bupati dan wali kota di Riau yang wilayahnya tengah dilanda kebakaran hutan dan kabut asap pekat, Jokowi menegaskan peran pemerintah daerah sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

"Sekali lagi, kalau tidak ada dukungan pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan," kata Jokowi.

Penulis : Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih
Page:

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden