Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB memberi hormat seusai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Dalam Laporan Nota Keuangan dan RAPBN 2020, Jokowi menjanjikan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan menyedot dana APBN yang besar.
Jokowi mengaku bahwa pemerintah menyiapkan skema anggaran khusus dalam pemindahan ibu kota.
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha," kata Jokowi.
Baca juga: Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar
Saat ini, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah hal agar pemindahan ibu kota itu berjalan lancar. Salah satunya terkait penyediaan anggaran.
"Untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru itu dana yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun," kata Jokowi, dalam pertemuan dengan pimpinan media massa pada 14 Agustus 2019.
Jokowi menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru akan dilakukan dengan konsep pro-lingkungan.
Ibu kota akan berkonsep kota hijau yang cerdas.
"Dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, ibu kota baru dirancang sebagai representasi identitas bangsa dengan konsep forest city.
Identitas bangsa itu akan digambarkan melalui beberapa hal, yakni Monumental Building, Museum, dan Cultural Exhibition Area.
"Berkonsep forest city, IKN memastikan kelestarian hutan sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan dibangun minimal 50 persen dari total luas area kota," ujar Bambang.
Baca juga: Jokowi Diminta Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota ke DPR
