Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan.
Menurut Fahri, Jakarta terlalu bersejarah untuk ditinggalkan. Sebab, di Jakarta, tersimpan "peninggalan" bersejarah yang diwariskan para pendiri bangsa.
"Sebetulnya sulit meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota. Terlalu bersejarah legacy dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari kota ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2019).
Baca juga: Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar
Menurut Fahri, Jakarta dengan Pelabuhan Sunda Kelapa melambangkan kepemilikan Ibu Kota akan tradisi maritim.
Jika ibu kota dipindahkan ke pulau lain, tradisi maritim tersebut akan hilang.
Selain itu, gedung-gedung di Jakarta, Istana Kepresidenan, dan lainnya, terlalu bersejarah jika ditinggalkan.
"Jadi kita pindah ke tempat yang baru, Indonesia tanpa jejak itu berbahaya," ujar Fahri.
Ia juga mengatakan, riset pemerintah tentang alasan memindahkan ibu kota terlalu dangkal. Jokowi pun, menurut Fahri, tidak mendapat "feeding" yang baik dari menteri-menterinya.
Fahri menilai, alih-alih memindahkan ibu kota, akan lebih bijak jika pemerintah melaksanakan pemerataan kebijakan yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga wilayah-wilayah lainnya.
"Saya ingin pemerintah itu mengerti posisi Jakarta," kata dia.
Baca juga: Gubernur Legowo jika Kaltim Tak Terpilih Jadi Ibu Kota Negara
Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.
