Fadli Zon: Apakah Pemindahan Ibu Kota Jadi Prioritas?

Jumat, 16 Agustus 2019 | 13:14 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.

Menurut Fadli, rencana tersebut harus melalui pertimbangan dari segala aspek, terutama kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Harus dilihat juga kondisi ekonomi kita. Apa yang prioritas kita. Apa pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita dalam kondisi ekonomi saat ini? Ada perang dagang, utang semakin membesar, daya beli menurun, dan sebaginya. Ini harus dipikirkan," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Jadi Pokok Doa Penutupan Sidang Bersama DPD-DPR

Fadli mengatakan, pemerintah harus melakukan kajian serius sebelum pemindahan ibu kota benar-benar dilakukan.

Ia menyarankan agar kajian tersebut melibatkan ahli ekonomi dan kalangan akademisi.

Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya, dan pemerintahan sebelum memindahkan ibu kota.

"Ini harus ada satu kajian yang sangat serius menyangkut masalah pemindahan ibu kota, bukan persoalan sekadar keinginan tapi juga segala sesuatu menyangkut infrastruktur, sumber daya, pemerintahan dan lain-lain," kata Fadli.

"Saya kira para ekonom kalangan akademisi juga harus dilibatkan mengkaji ini dan terukur. Kan kita ingin kalau pemindahan ibu kota ini ada satu solusi dengan maksud baik untuk pemerataan," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Baca juga: Di Depan Parlemen, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.

Baca juga: Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Minta Izin Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa," ucap Jokowi.

"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata dia.

Editor : Icha Rastika

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden