Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kajian pemerintah soal pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan masih lemah. Oleh sebab itu ia berpandangan rencana tersebut belum dapat direalisasikan dalam limat tahun ke depan.
"Masih mentah menurut saya, belum ada apa-apa itu," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Menurut Fadli pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam terkait berbagai aspek. Misalnya terkait pendanaan, kesiapan infrastruktur, lahan hingga sumber daya manusia.
Baca juga: Fadli Zon: Apakah Pemindahan Ibu Kota Jadi Prioritas?
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan publik. Sebab pusat pemerintahan juga ikut pindah.
Dengan demikian pelayanan publik tetap efektif dan efisien.
"Tentu harus ada rumusan rancangan yang serius. Kalau kita pelajari di negara lain, itu mereka merancang dengan waktu cukup lama, time table-nya jelas. Jadi bukan sekadar statement saja," kata Fadli.
"Saya kira bisa saja dikaji di lima tahun yang akan datang ini kemudian bagaimana skema pembiayaannya," tutur dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.
Baca juga: Menurut Sandiaga, Pemindahan Ibu Kota Seharusnya Bukan Prioritas
Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa," ucap Jokowi.
"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata dia.
