Gubernur Legowo jika Kaltim Tak Terpilih Jadi Ibu Kota Negara

Jumat, 16 Agustus 2019 | 14:13 WIB
KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat diwawancarai awak media, Rabu (14/8/2019), seusai penganugerahan Satya Lancana Karya di Odah Etam, Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada,

SAMARINDA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengatakan, tak mempermasalahkan jika Kaltim tak dipilih Presiden Jokowi sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota Negara.

Namun, Isran mengapresiasi penentuan lokasi Ibu Kota baru di Kalimantan oleh Jokowi.

"Mau di Kaltim atau Kalteng pun kita turut senang. Karena Pulau Kalimantan ini ada di tengah-tengah, jadi tak masalah," ungkap Isran saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Soal Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim Bantah Lakukan Lobi ke Presiden

Menurut Isran, semua rakyat Kaltim menerima baik apapun keputusan Jokowi terkait kepastian lokasi Ibu Kota Negara.

Namun, kata Isran, jika Kaltim terpilih, pihaknya akan bergerak cepat mendukung pemindahan itu lewat kebijakan-kebijakan daerah.

Kaltim akan mendukung penuh dan berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota.

Isran menyebut, dirinya akan rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Bambang Soemantri Brodjonegoro di Balikpapan Kaltim.

Pertemuan ini kata Isran rencana digelar Selasa (20/8/2019) atau Rabu (21/8/2019) mendatang.

"Kita bahas masalah teknis," tutur Isran.

Ada beberapa hal yang akan dipaparkan Isran mulai dari kesiapan masyarakat, pemerintah, infrastruktur dan lingkungan. Selain itu, Isran juga akan memaparkan kondisi keamanan dan ketertiban di Kaltim dalam beberapa tahun belakangan, dan proyeksi ke depannya.

Namun Isran belum memastikan pertemuan itu akan ada kepastian Kaltim ditunjuk sebagai lokasi pemindahan.

"Belum tahu tunggu saja. Tenang Belanda sudah lari," ungkapnya sambil bercanda.

Baca juga: Ini Keunggulan Kaltim hingga Layak Jadi Ibu Kota Negara Dibanding Daerah Lain

Mantan Bupati Kutai Timur ini memuji keseluruhan pidato kenegaraan Jokowi. Baginya semua yang disampaikan bagus. Spesifik soal perizinan, Pemprov Kaltim komitmen mendorong kemudahan izin bagi investasi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan dalam sidang bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Namun, Jokowi belum menyebut jelas lokasi persis antara Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kertanegara di Kaltim, atau Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden