Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengketa hasil pemilu legislatif (pileg), Senin (15/7/2019).
Sidang ini digelar setelah empat hari berturut-turut MK gelar sidang pendahuluan.
"Agendanya pemeriksaan persidangan, mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono.
Baca juga: Calon DPD Gugat Hasil Pemilu, Tuding Pesaing Edit Foto Jadi Terlalu Cantik
Ada 65 perkara yang akan diperiksa pada persidangan kali ini.
Pemeriksaan tersebut dibagi dalam 3 sidang panel yang masing-masingnya ditangani oleh tiga Majelis Hakim.
Panel 1 memeriksa 21 perkara, terdiri dari Provinsi Jawa Timur dan Aceh. Panel 2 memeriksa 24 perkara, terdiri dari Provinsi Papua dan Jawa Tengah.
Sedangkan panel 3 memeriksa 20 perkara, terdiri dari Provinsi Jawa Barat dan Maluku Utara.
Baca juga: Kasus Foto Cantik, Calon Anggota DPD Evi Apita Maya Yakin Menang di MK
Untuk diketahui, MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa hasil pileg pada 9-12 Juli 2019.
Dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang akan digelar 15-30 Juli 2019. Terakhir, pembacaan putusan hasil sengketa diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
