Anggota tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo, saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo, membantah anggapan bahwa pengajuan permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung (MA) disebabkan rasa tidak puas atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.
Seperti diketahui pada 27 Juni lalu, MK menolak seluruh dalil permohonan sengketa pilpres yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga.
"Permohonan PAP pada Mahkamah Agung RI bukanlah merupakan kasasi dikarenakan rasa tidak puas terhadap putusan PHPU MK," ujar Nicholay kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2019)
Baca juga: Bawaslu Sebut MA Tidak Berwenang Mengadili Dugaan Pelanggaran TSM
Nicholay mengatakan, permohonan sengketa PAP ke MA merupakan tindak lanjut atas permohonan yang pernah diajukan sebelumnya.
Permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu ini pernah diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais pada 31 Mei 2019.
Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.
Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Namun permohonan tersebut tidak diterima oleh MA. Dalam putusannya, MA menyatakan permohonan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena adanya cacat formil, yakni legal standing dari pemohon.
Seharusnya, permohonan diajukan oleh pasangan capres-cawapres. Oleh sebab itu permohonan sengketa yang sama diajukan kembali dengan Prabowo dan Sandiaga sebagai pihak pemohon.
Baca juga: Sempat Ditolak MA, Kubu Prabowo-Sandi Kembali Ajukan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu
"Permohonan PAP dari Prabowo-Sandi tersebut menindaklanjuti upaya hukum terhadap laporan TSM terdahulu yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais," kata Nicholay.
"Setelah legal standing pemohon dilengkapi dan atau diubah dengan surat kuasa dari prinsipal secara langsung dalam hal ini capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, maka permohonan dapat diajukan kembali," tutur dia.
