Hidayat Nur Wahid Dukung Usul Fadli Zon Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Jumat, 26 April 2019 | 13:54 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Hidayat Nur Wahid

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendukung usul Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk pansus kecurangan pemilu.

Menurut dia, ini adalah salah satu cara untuk menghadirkan pemilu yang sah.

"Legitimasi yang tinggi memerlukan hadirnya pembuktian beragam kontroversi dan atau kekhawatiran termasuk tuduhan, termasuk fakta di lapangan tentang begitu banyak carut marut, menurut saya ini perlu diselesaikan," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

 

"Ya salah satu di antara pintunya adalah ya pansus," tambah dia.

Hidayat melihat berbagai indikasi kecurangan yang ada di lapangan. Dia mencontohkan kejadian salah input data dalam situs Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Belum lagi mengenai polemik 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) tak wajar yang pernah dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sebelumnya.

"Banyak masalah yang kemudian menurut saya sesungguhnya membutuhkan penyelesaian," kata dia.

Baca juga: Soal Pansus Kecurangan yang Diusulkan Fadli Zon, PAN Anggap Tak Relevan

 

Menurut dia, pansus ini nantinya juga harus diperkuat dengan orang-orang di luar DPR untuk menjamin kenetralan. Dengan begitu, pansus bisa membahas dugaan kecurangan ini dengan objektif.

"Sehingga bisa dihadirkan hasil yang betul-betul memberikan kata akhir bahwa pemilu ini legitimate (sah)," ujar Hidayat.

Setuju TGPF

Selain pansus, BPN Prabowo-Sandiaga juga mengusulkan pembentukan tim independen pencari fakta kecurangan pemilu.

Hidayat mengaku juga setuju dengan usul itu. Namun, dia menilai tim yang lebih memiliki kekuatan hukum adalah pansus.

Baca juga: Fadli Zon Usul Pansus Kecurangan Pemilu, Nasdem Nilai Gagasannya Prematur

"Silahkan nanti pilihannya apa, kami pasti akan melalui mekanisme di DPR. Tapi kalau DPR pasti akan lebih mungkin pada pansus. Kalaupun nanti ada tim pencari fakta, yang penting ujungnya ini harus ada solusi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

Baca juga: Fadli Zon Ragukan Hasil Real Count KPU

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli.

Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini



Penulis : Jessi Carina

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden