Elite Politik, Bangunlah Narasi "Kawal Pemilu" Bukan "Pemilu Curang"...

Jumat, 26 April 2019 | 07:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, elite politik punya peran terkait tudingan pemilu curang saat ini.

Menurut dia, seharusnya elite politik tidak ikut menghakimi proses pemilu dengan menuding curang, tetapi mengajak masyarakat untuk mengawal proses pemilu.

"Elite politik mestinya tetap mendorong relawan mereka dan tim pemenangan mereka untuk terus mengawal proses. Jaddi sikapnya begitu, mendorong agar prosesnya tetap dikawal tanpa kemudian membangun image ketidakpercayaan," ujar Veri ketika dihubungi, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Sandiaga, Imbauan Tak Terpecah Belah, dan Keyakinan terhadap Pemilu yang Jujur...

Veri mengatakan, narasi "kawal pemilu" lebih baik daripada "pemilu curang".

Ia menilai, ajakan mengawal pemilu menjadi bagian dari mengupayakan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang legitimate.

Jika menemukan persoalan saat mengawal proses pemilu, menurut dia, para elite bisa melaporkannya ke KPU.

"Kalau memang kemudian ada persoalan atau problem yang muncul dalam penyelenggaraan ini, ya tinggal ditunjukkan saja di mana titik problem yang muncul itu," ujar Veri.

Baca juga: TKN Jokowi: Kecurangan Tak Terstruktur dan Masif, tetapi Individual dan Serabutan

Veri mengatakan, KPU akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di banyak titik. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu masih tidak sempurna.

Akan tetapi, selama KPU bisa mengatasi masalah itu, seharusnya tidak menimbulkan perdebatan.

"Menurut saya, yang paling penting adalah ketidaksempurnaan itu menjadi catatan bagi penyelenggaraan dan perbaikannya dilakukan seketika," kata dia.

 

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden