Suaranya Naik dalam Quick Count, PKS Merasa Bukan karena Prabowo-Sandi

Kamis, 18 April 2019 | 14:47 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera bersyukur suaranya naik sekitar dua persen di Pemilu Legislatif 2019 versi hitung cepat sejumlah lembaga.

Namun, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merasa kenaikan suara PKS ini bukan disebabkan faktor mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mardani menilai efek ekor jas dari pencapresan Prabowo lebih banyak dirasakan oleh Partai Gerindra.

"Prabowo secara umum (efeknya) ke Gerindra karena beliau tak hanya ketua umum, tapi juga dewan pembina," kata Mardani kepada Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Beda dengan Prabowo, PKS Percaya Hasil Quick Count

Mardani mengatakan, awalnya partainya ingin mem-branding Sandiaga Uno sebagai cawapres yang diusung PKS.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sandiaga memang bukan kader atau anggota PKS.

Sebelum digandeng Prabowo sebagai cawapres, Sandiaga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina. Namun, ia mengundurkan diri dari Gerindra agar bisa merepresentasikan seluruh parpol pengusung.

"Kami sebenarnya ingin mengambil efek dari Sandiaga, tapi di lapangan tidak efektif juga," ucap Mardani.

Untungnya, Mardani menyebut bahwa PKS masih memiliki banyak cara lain untuk menjaring suara. Salah satunya adalah program perpanjangan pajak STNK motor gratis dan SIM seumur hidup yang dijanjikan PKS dalam kampanyenya. Mardani menyebut munculnya program ini sudah berdasarkan riset sehingga sesuai keinginan masyarakat.

"Ini buat masyarakat tawaran yang menarik. Karena yang sering kena masalah terkait SIM dan STNK itu mereka. Uang Rp 400.000 untuk perpanjang STNK tiap tahun itu buat mereka besar," kata Mardani.

Baca juga: Suaranya Naik dalam Quick Count, PKS Sebut karena Program STNK dan SIM

Selain karena program, menurut dia, suara PKS juga bisa bertambah karena kinerja caleg dan seluruh kader dan simpatisan yang militan. Menurut dia seluruh kader bekerja keras selama masa kampanye. Faktor lain, ada juga pengaruh gerakan alumni 212 hingga gerakan #2019GantiPresiden.

Pada pileg 2014, PKS meraih 6,79 persen, tetapi kini suara PKS naik ke kisaran 8 persen berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga.

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan jumlah suara masuk 87 persen, PKS mendapatkan suara 8,56 persen.

Kompas TV Presiden PKS Sohibul Iman menjalin komunikasi politik dan konsolidasi dengan para kader Partai Keadilan Sejahtera Lampung yang terletak di Jalan Untung Suropati Kedaton, Bandar Lampung, Minggu (31/3). Kegiatan bertajuk rapat umum yang digelar dewan pimpinan wilayah Lampung ini sebagai upaya untuk merapatkan barisan untuk pemenangan pemilu di tingkat wilayah hingga nasional. #PKS #KampanyePKS #SohibulIman



Penulis : Ihsanuddin
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden