Hasto: Pak Prabowo Sosok yang Tak Peduli Data

Senin, 4 Maret 2019 | 23:43 WIB
Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di depan ratusan tenaga kesehatan dalam acara dialog silaturahim bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo, Hasto Kristiyanto, menilai, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak pernah memedulikan data saat berbicara.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Prabowo ihwal kebocoran kekayaan Indonesia yang mencapai Rp 1.000 triliun setiap tahun.

"Pak Prabowo kan sosok yang paling tidak peduli dengan data karena dulu mengatakan 99 persen rakyat Indonesia miskin, terus kemudian bocor dan bocor," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Menkeu: Di Era Industri 4.0, Data Setara dengan Perusahaan Tambang

"Dan itu menunjukkan persoalan kompetensi dan retorika itu jauh lebih penting bagi tim kampanye Prabowo-Sandi," lanjutnya.

Ia menambahkan, bukti Prabowo tak menguasai data juga terlihat saat berteriak menolak impor pangan tetapi tak pernah menyampaikan caranya.

Hasto menilai Prabowo tak menguasai permasalahan pertanian sehingga wajar jika hanya berteriak menolak impor.

Baca juga: Rizal Ramli Kritik Data Ekonomi di Pidato Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto KristiyantoKOMPAS.com/Ihsanuddin Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto

Hal itu, kata Hasto, berbeda dengan capres Joko Widodo. Ia mengatakan Jokowi tak sibuk berkampanye untuk menghentikan impor pangan, tetapi juga membangun infrastruktur pertanian agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan.

"Di tingkat implementasi kebijakan kita memerlukan waduk, kita memerlukan pengaliran air primer, tersier, sekunder. Kita memerlukan benih unggul agar petani kita menghasilkan padi yang unggul. Kita perlu pengorganisasian petani, kita perlu distribusi pupuk yang baik," ujar Hasto.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi menunjukkan bahwa di sini kepemimpinan teknokratik implementatif kerakyatan. Yang di sana kepemimpinan retorik. Ini adalah ukuran yang nyata kompetensi dari seorang pemimpin," lanjut Hasto.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak yang meragukan data soal panjang jalan desa yang sudah dibangun pemerintah untuk mengukur langsung di lapangan. Sementara kubu BPN Prabowo-Sandi menilai klaim Jokowi soal jalan desa seolah melupakan prestasi presiden-presiden sebelumnya. Mengapa kubu Prabowo-Sandi meragukan klaim Jokowi soal pembangunan jalan desa? Dan apa janji dan program dari masing-masing kubu untuk memastikan dana desa tepat sasaran? Kita bahas bersama Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade. Kemudian ada anggota tim penugasan khusus TKN Jokowi-Maruf, Nusyirwan Soejono serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden