Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, Nizar Zahro, mengkritik berbagai data yang dipaparkan oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat kedua pilpres.
Menurut Nizar, Jokowi telah memanipulasi data, misalnya terkait soal kebakaran hutan.
Jokowi menyebut selama tiga tahun masa pemerintahannya tidak ada kebakaran hutan dan gambut.
Namun, data tersebut dibantah oleh Greenpeace Indonesia yang menyebut setidaknya ada 30.000 hektar hutan terbakar selama periode 2016-2018.
Baca juga: Jokowi: 3 Tahun Ini Tak Terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut
"Capres 01 begitu lihai memanipulasi data, misalnya soal kebakaran hutan. Jokowi mengklaim selama tiga tahun pemerintahannya tidak ada kebakaran hutan dan gambut," ujar Nizar melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/2/2019).
"Klaim tersebut seketika dibantah oleh Greenpeace Indonesia yang mencuit bahwa semenjak kebakaran hebat 2015, kebakaran terus berlanjut hingga sekarang," katanya.
Tak hanya soal kebakaran hutan, Nizar melihat setidaknya ada 11 isu dengan data yang dinilai tak valid.
Beberapa isu tersebut antara lain soal impor jagung, impor beras, infrastrukur internet, alih fungsi bekas galian menjadi kolam ikan, dan klaim telah membangun 191.000 kilometer jalan desa.
"Semuanya dibumbui dengan data-data bodong. Melihat begitu banyaknya data bodong yang diumbar, bisa ditarik kesimpulan bahwa selama ini capres 01 sudah berkelindan dengan kebohongan," kata Nizar.
Pada saat debat kedua, Jokowi mengungkapkan bahwa telah membangun sekitar 191.000 kilometer jalan desa.
Klaim tersebut berbeda dengan pernyataan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo. Dia mengungkapkan selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah terbangun 158.691 kilometer jalan desa.
Baca juga: Jokowi: Dalam 4,5 Tahun Hampir Tak Ada Konflik Terkait Pembebasan Lahan
Kemudian Jokowi juga menyatakan bahwa tak ada konflik lahan selama 4,5 tahun terakhir. Namun, klaim tersebut tak sesuai dengan kenyataan.
Sepanjang 2018, misalnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menangani 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi.
Dari 300 konflik tersebut, YLBHI menemukan 367 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan luas lahan konflik mencapai 488.404,77 hektar.
Konflik agraria terjadi di sejumlah sektor, seperti pertanian, permukiman, perkebunan, kehutanan, pesisir, tambang, infrastruktur, dan energi.
