Wakil Ketua DPR Fadli Zon Saat ditemui di ruang kerjanya, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, seharusnya calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat. Sebab, kata Fadli, Jokowi banyak menyampaikan data yang salah dalam debat kedua Pemilihan Presiden 2019.
"Saya kira Pak Jokowi harus minta maaf dengan data itu karena ini kan disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kebohongan itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam berbangsa dan bernegara," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Selasa (19/2/2019).
Fadli mengaku heran Jokowi sebagai calon petahana menyampaikan data-data yang salah. Menurut dia, tidak membingungkan jika kebijakan Jokowi sebagai presiden juga banyak yang keliru.
Baca juga: Fadli Zon Tuding Pendukung Jokowi-Maruf Tak Taat Aturan Saat Saksikan Debat Kedua
Menurut Fadli, pihak terkait mesti menelusuri apakah Jokowi menyampaikan kesalahan data secara sengaja. Jika sengaja, kata Fadli, Jokowi dinilai sedang melakukan pembohongan publik.
Persoalan kesalahan data ini juga akhirnya juga dilaporkan Koalisi Masyarakat Anti Hoaks kepada Bawaslu. Fadli Zon berpendapat kekeliruan Jokowi memang bisa dilaporkan ke Bawaslu.
"Karena ini kesalahan data yang diungkap pada publik, ini kan misleading. Dan yang misleading ini bahaya, artinya menipu rakyat, maka harus ada tindakan," ujar Fadli.
Pada debat kedua, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut selama tiga tahun masa pemerintahannya tidak ada kebakaran hutan dan gambut.
Namun, data tersebut dibantah oleh Greenpeace Indonesia yang menyebut setidak ada 30 ribu hektar hutan terbakar dalam periode 2016-2018.
Kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa telah membangun sekitar 191.000 kilometer jalan desa.
Klaim tersebut berbeda dengan pernyataan dari menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo.
Dia mengungkapkan selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah membangun 158.691 kilometer jalan desa.
Baca juga: Tim Jokowi Anggap Meladeni Laporan di Bawaslu Sudah Jadi Rutinitas
Jokowi juga menyatakan bahwa tak ada konflik lahan selama 4,5 tahun terakhir. Namun klaim tersebut tak sesuai dengan kenyataan.
Sepanjang 2018 misalnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menangani sebanyak 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi.
Dari 300 konflik tersebut, YLBHI menemukan 367 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan luasan lahan konflik mencapai 488.404,77 hektar.
Konflik agraria terjadi di berbagai sektor seperti pertanian, permukiman, perkebunan, kehutanan, pesisir, tambang, infrastruktur dan energi.
