Data Dinilai Jadi Senjata Jokowi, Prabowo Disebut Terpaku pada Narasi Besar

Senin, 18 Februari 2019 | 21:28 WIB
ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) saling memberi salam seusai debat capres 2019 disaksikan moderator di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, telah menunjukkan manuver dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Adapun tema debat kedua Pilpres 2019 adalah energi, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro memandang Jokowi tampil rileks pada debat kedua.

"Pak Jokowi, yang diluar dugaan itu agak rileks ya dari yang (debat) pertama. Kalau yang pertama agak demam panggung. Pak Jokowi leluasa mendapat panggung," kata Bawono dalam diskusi bertajuk 'Debat Pilpres Kedua, Siapa Paling Memikat?' di Tjikini Lima, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Di sisi lain, kata dia, Jokowi juga memanfaatkan data-data sebagai basis argumen ketika menjawab pertanyaan debat dari panelis atau lawan debatnya, Prabowo.

"Memaparkan data-data yang detail menjadi senjata Pak Jokowi kemarin," katanya.

Pengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Pengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Hal senada juga disampaikan Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing.

Emrus menilai data-data yang digunakan Jokowi dijadikan sebagai serangan terukur dalam menghadapi Prabowo.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Bisa Mendulang Suara, Prabowo Kewalahan Mengimbangi

Emrus tidak menyangka Jokowi menyebut Prabowo memiliki memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

"Lontaran komunikasi yang menurut saya sangat telak bagi Prabowo. Saya pikir itu suatu hal yang dilakukan, serangan berbasis data," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Punya Alasan Cukup Terapkan Impor Saat Panen

Ia menilai, manuver Jokowi tersebut membuat Prabowo menjadi semakin tidak nyaman ketika berdebat.

"Karena setelah itu, kelihatannya Prabowo tidak lagi dalam situasi yang nyaman karena memang menohok terhadap Prabowo itu sendiri," kata dia.

Fokus pada narasi besar

Bawono sebenarnya berharap Prabowo bisa memanfaatkan tema-tema debat kedua ini. Pasalnya, tema debat kedua dinilainya menjadi fokus yang diusung Prabowo bersama Sandiaga Uno dalam berbagai kesempatan.

Namun, lanjut dia, Prabowo cenderung berkutat pada narasi-narasi besar. Salah satunya seperti pernyataan Prabowo yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Mungkin style-nya Pak Prabowo memang begitu ya, artinya lebih suka berkutat di narasi besar. Pasal 33, pendekatan kerakyatan, kemandirian, swasembada, itu kan narasi besar," katanya.

Diskusi Debat Pilpres Kedua, Siapa Paling Memikat? di Tjikini Lima, Jakarta, Senin (18/2/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Diskusi Debat Pilpres Kedua, Siapa Paling Memikat? di Tjikini Lima, Jakarta, Senin (18/2/2019)
Ia mengatakan, seharusnya Prabowo bisa mengelaborasi pasal tersebut ke dalam berbagai rencana kebijakan yang akan dilakukannya apabila terpilih.

Di sisi lain, Bawono juga melihat beberapa momentum yang bisa dimanfaatkan Prabowo untuk melawan balik pernyataan Jokowi.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Bisa Mendulang Suara, Prabowo Kewalahan Mengimbangi

Ia mencontohkan, kekhawatiran Prabowo terhadap perkembangan unicorn yang bisa mempercepat larinya dana asal Indonesia ke luar negeri.

Sementara Jokowi mengungkapkan, empat dari tujuh unicorn di ASEAN berasal dari Indonesia.

Jokowi mengatakan, jumlah itu masih kurang. Ia ingin Indonesia memiliki lebih banyak lagi unicorn. Jokowi menuturkan, pemerintahannya saat ini sedang menyiapkan 1.000 Startup baru.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.
"Misalnya, marketplace yang dibuat Bukalapak, Tokopedia sebagian besar barang yang dijual misalnya barang impor, nanti kalau saya jadi Presiden saya akan melakukan pengaturan kuota bagi barang impor yang dijual di marketplace anak bangsa. Sayangnya Pak Prabowo tak mengeksplor itu," kata dia.

Sementara itu, Emrus melihat Prabowo selalu mengatakan dirinya menawarkan strategi-strategi berbeda dibandingkan Jokowi. Hal itu, kata Emrus, diungkapkan berkali-kali oleh Prabowo pada debat kedua ini.

Namun, Emrus menyayangkan Prabowo tak menjelaskan secara rinci bagaimana perbedaan strategi tersebut. Menurutnya, penjelasan yang lebih teknis dibutuhkan untuk menarik perhatian calon pemilih.

Baca juga: Ini Kata Sandiaga Soal Lahan Prabowo di Kalimantan dan Aceh

"Seharusnya Pak Prabowo menyampaikan programnya, lalu ditawarkan roadmap mereka misalnya tentang lingkungan, roadmap apa yang ditawarkan yang bebeda dengan Joko Widodo, ini yang tidak muncul," kata dia.

"Pak Prabowo akhirnya terjebak pada kepiawaian dan kemampuan dan penguasaan materi Pak Jokowi. Buktinya karena acapkali memberikan dukungan (terhadap pernyataan Jokowi)," kata dia.

Kompas TV Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo membantah tudingan bahwa dirinya menggunakan alat bantu komunikasi saat debat berlangsung. Tudingan ini dilontarkan karena Jokowi dianggap mampu menjawab dengan baik dalam debat tadi malam.



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden