Imbangi Jokowi, Prabowo Disarankan Pakai Data LSM

Jumat, 22 Februari 2019 | 10:44 WIB
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat yang diikuti Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengkritik debat kedua kemarin yang minim data, terutama dari kubu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Alwan saat acara diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

"Kritik kita di debat kedua kemarin mesti harus ada second opini dari 02," ungkap Alwan.

Baca juga: Ombudsman Minta Kementerian ATR Ungkap Data Kepemilikan Lahan

Ia mengungkapkan, capres nomor urut 01 Joko Widodo banyak menggunakan data capaian selama pemerintahannya.

Sementara itu, kubu Prabowo seharusnya dapat menggunakan data dari organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Data dari LSM terkait, terang Alwan, dapat menghadirkan opini kedua, yang tak selalu sejalan dengan data pemerintah. Hal itu sekaligus dapat menjadi pendidikan politik bagi publik.

"02 harusnya bisa memanfaatkan data dari teman-teman NGO dan CSO, dari pegiat lingkungan, dari agraria, saya kira mereka miliki data tidak selamanya linier dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ini bisa jadi second opinion, bisa dimunculkan sebagai pendidikan politik," terangnya.

Baca juga: Budiman: Kalau Data Jokowi Salah, Kenapa Prabowo Enggak Bantah di Panggung?

 

Debat kedua pilpres digelar Minggu (17/2/2019) malam, dengan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Dalam debat kali ini hanya calon presiden yang beradu argumen, program, dan gagasan.

Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, dan disiarkan oleh empat stasiun televisi, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Debat dimoderatori oleh dua pembaca berita iNews TV, yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meralat pernyataannya di debat pilpres soal data kebakaran hutan. Jokowi menyebut kebakaran hutan masih ada namun jumlahnya menurun signifikan. Sementara itu kebakaran hutan di Provinsi Riau makin meluas pemerintah menyatakan status kebakaran sudah masuk ke siaga darurat. Bagaimana data sebenarnya soal kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir? Dan apakah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sudah maksimal? Untuk membahasnya sudah hadir Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardman dan Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman.



Penulis : Devina Halim

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden