Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso berpendapat bahwa calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo banyak menyampaikan data-data yang invalid saat debat kedua pilpres.
Priyo mengatakan, ada perbedaan antara data yang disampaikan Jokowi dan data yang dimiliki oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kami justru melihat banyak data yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu invalid. Karena Kami punya data lain yang cukup bisa mengonfirmasi bahwa beberapa capaian yang disampaikan itu datanya tidak cukup jujur," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).
Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kepemilikan Lahan Prabowo, Ini Kata Kalla
Misalnya, mengenai klaim Jokowi yang telah membangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer selama masa pemerintahannya.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga itu tak yakin dengan klaim tersebut. Sebab, angka 191.000 kilometer baru dapat ditemukan jika dihitung sejak zaman Presiden Soeharto.
"Setelah kami cek sebenarnya angka itu dari mana. Angka tersebut mungkin akumulasi dari jalan desa yang dibangun dari zaman Pak Soeharto kemudian pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega sampai pak SBY. Itu kalau ditotal baru mencapai 191.000 kilometer," kata Priyo.
Isu lainnya menyangkut klaim Jokowi soal memenangkan gugatan dari 11 perusahaan yang telah merusak lingkungan hidup. Jokowi mengatakan negara telah menerima Rp 11 triliun dari hasil pembayaran denda.
Namun, Priyo mengacu pada data Greenpeace yang membantah klaim Jokowi. Data Greenpeace menyatakan bahwa dari 11 perusahaan itu tidak ada satu pun yang membayar denda.
Baca juga: Kubu Prabowo Diminta Tak Berlebihan Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Lahan
Kemudian, Priyo juga mengkritik klaim Jokowi yang mengatakan tidak ada konflik agraria selama masa pemerintahannya.
Kendati demikian, kata Priyo, dari data Konsorsium Pembaruan Agraria, angka konflik agraria pada 2017 naik 50 persen jika dibandingkan tahun 2016.
"Ada 659 konflik dengan luas lahan 520.508 hektar. Artinya ada dua konflik agraria per hari di sektor Perkebunan properti infrastruktur kehutanan pesisir dan pertambangan. Ini kami mohon penjelasan juga," ucap Priyo.
