Jokowi Dilaporkan karena Diduga Bohong, Ini Kata Hasto

Selasa, 19 Februari 2019 | 15:56 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menegaskan, calon presiden nomor urur 01 Joko Widodo tak melakukan kebohongan dalam debat kedua pilpres 2019.

Menurut dia, kalau pun hal yang diucapkan Jokowi tak sesuai dengan realita di lapangan, hal itu bukan berarti sebuah kebohongan.

Misalnya terkait pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir. Hasto mengakui masih ada kebakaran hutan yang terjadi.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Sampaikan Kebohongan Publik

Namun, bukan berarti Jokowi menyampaikan kebohongan karena faktanya jumlah kebakaran hutan sudah jauh lebih berkurang.

"Ya yang disampaikan pak Jokowi adalah sebuah progres. Bagaimana sebelumnya kebakaran hutan itu membuat kita diprotes negara-negara tetangga. Itu bisa diatasi," kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menilai berlebihan apabila Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan kebohongan publik yang disampaikan saat debat. Ia menegaskan bahwa segenap partai koalisi dan partai pendukung siap membela Jokowi.

"Kalau dikit-dikit lapor, kami akan melindungi Pak Jokowi. Seluruh partai koalisi Indonesia Kerja jadi benteng terbaik Pak Jokowi dan Ma'ruf amin. Demikian pula rakyat," kata Hasto.

Koalisi masyarakat anti hoaks melaporkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ke Bwaslu atas dugaan kebohongan publik yang disampaikan saat debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Harus Minta Maaf karena Sampaikan Data yang Salah

Kuasa hukum koalisi, Eggi Sudjana mengungkapkan, koalisi melaporkan Jokowi ke Bawaslu sebagai seorang yang berkedudukan sebagai calon presiden, bukan presiden yang telah memberikan keterangan palsu dan merugikan masyarakat.

"Koalisi ini menyepakati untuk melaporkan saudara Joko Widodo dalam perspektifnya sebagai capres saat debat kedua," ujar Eggi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Eggi menjelaskan, kebohongan publik yang dijadikan sebagai barang bukti adalah pernyataan Jokowi di antaranya mengenai tentang impor jagung, infrastruktur internet, dan kebakaran hutan.

Kompas TV Pembangunan infrastruktur digadang-gadang menjadi keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi, dan dianggap menjadi keunggulannya di Pilpres 2019 nanti. Namun hal ini menuai kritik dari oposisi. Bahkan ada kritik dari Cawapres No Urut 02 infrastuktur tak efektif kurangi pengangguran. Sejauh mana pembangunan infrastuktur berdampak pada perbaikan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden