Fadli Zon Anggap Presiden Tak Serius Tangani Akar Masalah di Papua

Kamis, 22 Agustus 2019 | 17:43 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR menilai Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menanganai akar masalah kerusuhan di Papua.

Ia mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang meminta warga Papua bersabar dan saling memaafkan pasca-kerusuhan di Manokwari serta Sorong pada Senin (19/8/2019).

Kemudian kerusuhan kembali terjadi di Fakfak, dan Timika, Rabu (21/8/2019).

"Saya justru tidak terlalu melihat pernyataan Presiden kemarin itu tidak terlalu serius. Ya maaf-maafkan saja sudah seperti pernyataan Lebaran. Pernyataan itu tidak komprehensif," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Jokowi Duga Ada Penumpang Gelap yang Buat Kekeruhan Lewat Isu Papua

Kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat merupakan buntut dari insiden dugaan persekusi dan tindakan rasisme terhadap mahasiwa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (19/8/2019) serta Fakfak, dan Timika, Rabu (21/8/2019).

Di Manokwari, kerusuhan menyebabkan terbakarnya gedung DPRD. Massa juga memblokade sejumlah titik jalan. Di Timika, demonstran melempar batu ke arah Gedung DPRD setempat.

Sementara di Jayapura terjadi unjuk rasa memprotes insiden di Surabaya. Unjuk rasa sempat memanas meski tak berujung rusuh.

Fadli pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus lebih serius dalam menangani persoalan di Papua.

Baca juga: Pemulihan Situasi Keamanan di Papua dan Papua Barat Jadi Prioritas Polri

Ia menyarankan agar Presiden Jokowi mengunjungi Papua dan bertemu tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh untuk meredakan suasana.

"Presiden supaya serius lah. Jangan hanya imbauan saling memaafkan karena itu enggak menyelesaikan masalah," kata Fadli.

"Terbukti sekarang masih menjalar ke mana-mana. Kita ingin ini segera cepat selesai karena saya kira sangat membahayakan kalau terjadi apa apa dengan Papua. Saya kira ini akan bisa memicu domino effect ke daerah-daerah lain," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden