Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww. JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan para kepala daerah di provinsi Papua dan Papua Barat tidak meninggalkan wilayahnya. Instruksi itu menyusul maraknya aksi unjuk rasa memprotes diskriminasi rasial terhadap warga Papua.
Tjahjo mengimbau para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk meredam potensi kericuhan.
"Jangan pergi dulu ke luar. Yang kedua, rutin tiap hari koordinasi dengan Forkompimda, dengan Kapolres, dengan Kapolda dengan pangdam, dengan BIN di daerah. Tiga, segera memanggil koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kamis (22/8/2019).
Baca juga: Fadli Zon: Presiden Harus Tegaskan Siapa Penumpang Gelap Kerusuhan di Papua
Tjahjo juga meminta para kepala daerah tidak melarang aksi unjuk rasa warga Papua. Bahkan, ia menganjurkan para kepala daerah dapat menerima para pengunjuk rasa dan mendengar aspirasinya.
"Kalau ada demo baik sudah izin kepolisian atau belum tolong diterima. Apapun mereka adalah warganya, dibimbing dengan baik, diberikan penjelasan dengan baik, baik dari berita hoaks dan sebagainya," ujar Tjahjo.
Di samping itu, Tjahjo ingin pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tidak terganggu atas aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir.
Baca juga: Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet
"Setidaknya layanan publik baik untuk pemda provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai di distrik jalan dan kami sudah meminta pada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," kata Tjahjo lagi.
Diketahui, unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Papua menyusul adanya dugaan diskriminasi rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang beberapa waktu lalu.
Aksi unjuk rasa di Manokwari pun sempat berujung pada kericuhan di mana Gedung DPRD Papua Barat dibakar massa, Senin (19/8/2019) lalu.
