LBH menggelar konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 16 LBH se-Indonesia meminta aparat penegak hukum untuk transparan dalam mengungkapkan kasus dugaan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang berujung pada aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.
"Polri diharapkan tidak mengaburkan fakta yang terjadi, siapa korban dan pelaku di balik kasus dugaan diskriminasi di Papua," ujar Arif Maulana, perwakilan LBH Jakarta, dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
YLBHI, lanjutnya, meminta Polri mengungkap kebenaran kasus tersebut secara gamblang.
Baca juga: LBH Papua Sebut Demo di Papua dan Papua Barat Bagai Fenomena Gunung Es
Penegakkan hukum yang dilakukan secara tepat dianggap akan sejalan dengan pengungkapan kebenarannya.
Arif juga mengharapkan tidak ada impunitas terhadap pelaku yang diduga melakukan diskriminasi bernada rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
"Jika tidak ada pengungkapan fakta hukum, maka akibatnya ada impunitas terhadap pelaku. Jika ada impunitas, maka kasus ini bisa saja terulang kembali dan tidak ada keadilan bagi masyarakat Papua," paparnya kemudian.
Baca juga: Cukup Sudah, Hentikan Kekerasan di Papua
Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).
Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.
