Pemulihan Situasi Keamanan di Papua dan Papua Barat Jadi Prioritas Polri

Kamis, 22 Agustus 2019 | 17:34 WIB
KOMPAS.com/Devina Halim Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri fokus memulihkan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat setelah sejumlah aksi protes atas tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

"Yang utama sekali adalah kita memulihkan situasi keamanan di sana, supaya masyarakat mendapat jaminan bahwa seluruh kegiatan akan berlangsung dengan normal kembali," ungkap Asep.

Baca juga: YLBHI Minta Polri Transparan Ungkap Dugaan Diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya

Bersamaan dengan itu, kata Asep, polisi juga melakukan upaya penegakan hukum terhadap dugaan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang menjadi awal dari demonstrasi tersebut.

"Secara paralel tentunya kita akan terus melakukan penyelidikan, hal-hal yang menjadi penyebab, ini tentunya bagian dari proses penyelidikan yang berjalan dan terus berjalan, dengan maksud agar tidak terjadi kembali upaya-upaya untuk terus memanaskan situasi di lokasi tersebut," katanya.

Baca juga: Utamakan Persuasif di Papua, Polri Diingatkan Tuntaskan Kasus Rasisme

Saat ini, Polda Jawa Timur tengah mendalami dugaan diskriminasi dan kalimat rasis yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua di asramanya, Surabaya.

Polda Jatim juga sedang menyelidiki dugaan penghinaan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua tersebut.

Sementara, Markas Besar Polri bertugas memburu akun-akun penyebar konten negatif yang memicu sejumlah aksi di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Polri dan Polda Jatim Bagi Tugas dalam Usut Dugaan Diskriminasi ke Mahasiswa Papua

Secara umum, situasi sudah kondusif dan kegiatan masyarakat mulai kembali berlangsung. Namun, aparat keamanan tetap berjaga-jaga sebagai langkah antisipasi.

Menurutnya, kehadiran sejumlah pejabat negara ke daerah tersebut juga menguatkan kondusivitas situasi.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, mengunjungi daerah tersebut, Kamis hari ini.

Baca juga: Polri: Kerusuhan di Fakfak Dipicu Provokasi Sekelompok Orang

Selain melihat situasi terkini, Asep menuturkan bahwa ketiganya sekaligus memberi semangat kepada masyarakat dan aparat keamanan.

"Beliau-beliau hadir di sana juga berkesempatan melihat situasi yang terjadi pasca adanya beberapa insiden beberapa waktu yang lalu," katanya.

"Sambil beliau memberikan beberapa pesan- pesan yang sifatnya untuk menyemangati masyarakat di sana, dan juga aparat-aparat keamanan," ucap dia.

Baca juga: Polri Nyatakan Komitmen Usut Dugaan Aksi Diskriminasi ke Mahasiswa Papua

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Papua awal bulan depan. Jokowi ingin meresmikan salah satu jembatan di sana. Terkait kondisi Papua dan Papua Barat presiden terus mendapat laporan sejumlah daerah situasinya sudah kondusif. #PresidenJokoWidodo #Papua #PapuaBarat



Penulis : Devina Halim

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden