Hakim Konstitusi, Saldi Isra (kiri), Aswanto (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/7/2019). Majelis Hakim Konstitusi memerintahkan KPU untuk membuka kotak suara di TPS 12 Sungai Lekop, Bintan Timur, Kepri dan menghitung ulang suara untuk memeriksa jumlah suara perseorangan yang diduga berpindah untuk Partai Golkar dengan cara yang tidak sah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengakui beratnya pekerjaan petugas Kelompok Penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Hal ini ia sampaikan saat menyaksikan langsung proses penghitungan suara dalam persidangan pemilu legislatif yang dimohonkan Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Bintan, Kepualuan Riau.
"Rupanya memang susah ya jadi petugas di TPS ya. Saya enggak kebayang," kata Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
Baca juga: Saat Petugas KPPS Bela Nasdem Melawan KPU di MK...
Dalam perkara ini, salah seorang caleg Golkar mengklaim telah kehilangan suara.
Kehilangan suara tersebut dibuktikan dengan perbedaan pencatatan perolehan suara yang ada di tingkat TPS dengan kecamatan.
Untuk mendapatkan data yang benar, MK pada persidangan sebelumnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadirkan kotak suara. Dalam persidangan, kotak suara dibuka dan surat suara dihitung ulang.
Baca juga: KPU Keberatan Nasdem Hadirkan Saksi Petugas KPPS dalam Sidang MK
Melihat proses penghitungan ini, Saldi mengaku tak bisa membayangkan jika harus bekerja menghitung suara pemilu hingga larut malam. Terlebih jika pekerjaan tersebut dilakukan di tengah keterbatasan.
"Menghitung seperti itu apalagi kalau peneranganya tidak cukup. Bolong-bolongnya (lubang coblosan) kecil-kecil sekali tadi," ujarnya.
