Kamis, MK Minta KPU Hadirkan Kotak Suara Pemilu Dapil Kepri IV di Persidangan

Rabu, 24 Juli 2019 | 19:49 WIB
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan pemeriksaan perkara hasil pemilu legislatif yang digugat Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau daerah pemilihan IV, Kamis (25/7/2019) malam.

Untuk keperluan pemeriksaan persidangan, Hakim meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan kotak suara pemilu dari salah satu TPS di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Khusus untuk dapil Kepulauan Riau IV, panel meminta agar termohon (KPU) menghadirkan kotak suara di TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, TPS 87 Kelurahan Baloi Permai," kata Hakim MK Aswanto di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.

Baca juga: Respon Hakim MK Saat Diperintah Saksi...

Dalam persidangan besok, kotak suara yang dihadirkan akan dibuka.

Majelis Hakim perlu mengecek pencatatan perolehan suara calon anggota legislatif yang dimuat pada formulir C1 di dalam kotak suara. Sebab, telah terjadi pengurangan pencatatan suara untuk dua caleg dari Partai Gerindra di TPS tersebut.

Pengurangan ini terjadi karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah pencatatan perolehan suara di formulir DA1 (pencatatan suara tingkat desa/kelurahan) dan formulir DAA 1 (pencatatan suara tingkat kecamatan).

Baca juga: Hakim MK Persoalkan Bawaslu Rekomendasikan Perubahan Suara Pileg Usai Penetapan KPU

Dari pemeriksaan persidangan, didapati fakta bahwa keputusan KPU melakukan perubahan perolehan suara adalah tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu.

Bawaslu menilai ada kesalahan prosedur rekapitulasi suara sehingga suara harus diubah.

Rekomendasi Bawaslu itu sendiri muncul ketika Partai Gerindra sudah mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK.

Baca juga: Hakim MK Tegur Saksi Gerindra Dua Kali, Ini Alasannya

Oleh karenanya, MK perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terkait perkara ini.

"Perkara ini dianggap selesai tetapi berdasarkan hasil permufakatan panel untuk sidang (perkara) ini kita tunda sampai besok jam 19.00, untuk perkara Nomor 146, sidang Kita tunda besok," ujar Aswanto menutup sidang.

Kompas TV Gugatan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi bukan hanya terjadi antara pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. Evi Apita Maya, seorang caleg DPD terpilih asal Nusa Tenggara Barat dilaporkan oleh anggota DPD incumbent Farouk Muhammad yang juga merupakan pesaingnya dalam pemilihan anggota DPD dari daerah yang sama. Dalam aduannya Farouk menuding Evi melakukan kecurangan dengan memanipulasi foto pencalonan dirinya pada kertas surat suara. Manipulasi ini dilakukan dengan mengedit foto di luar batas wajar hingga terlihat lebih cantik. Melalui kuasa hukumnya Farouk Muhammad melaporkan hal ini ke Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelanggaran administrasi pemilu. #EditFoto #CalegDPD #MahkamahKonstitusi



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden