Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut. JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-Pemilu 2019, sejumlah partai politik secara terang-terangan mulai membidik kursi ketua MPR. Lobi-lobi pun dilancarkan, termasuk kepada Presiden Joko Widodo yang juga merupakan capres terpilih.
Berbeda dengan posisi pimpinan DPR yang ditentukan dari raihan kursi dan suara terbanyak, pos pimpinan MPR ditentukan dalam sistem paket.
Aturan ini sudah termaktub dalam Pasal 427C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Pasal itu mengatur pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Artinya, fraksi partai politik di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan wakil ketua MPR dalam satu paket. Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan. Jika musyawarah tak tercapai, pemilihan dilakukan dengan voting.
Nah, sistem paket inilah yang membuat lobi-lobi antarelite harus digencarkan. Secara matematis, parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang berjumlah mayoritas di Senayan akan menang mudah jika parpol oposisi juga mengajukan paket pimpinan MPR.
Namun, lobi di lingkaran parpol koalisi KIK juga diperlukan untuk menentukan siapa yang mendapat jatah calon ketua MPR dan empat wakil ketua.
Baca juga: Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi
Partai Golkar menjadi salah satu parpol yang paling gencar melakukan upaya demi mendapat kursi ketua MPR.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sempat secara terbuka menyampaikan keinginan ini dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi.
"Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga dalam acara buka puasa bersama yang digelar 19 Mei lalu.
Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR
Airlangga menilai wajar partainya sebagai peraih kursi terbanyak kedua di DPR mendapat pos ketua MPR. Sebab, pos ketua DPR sudah pasti menjadi milik PDI-P sebagai pemenang pemilu.
Belakangan, Airlangga mengingatkan lagi keinginan Partai Golkar untuk mendapat kursi ketua MPR itu saat ia dan 34 pengurus dewan pimpinan daerah tingkat I Partai Golkar sowan ke Jokowi pada Senin (7/1/2019).
Menurut Airlangga, Presiden sudah berkomunikasi dengan partai KIK lain terkait hal itu.
"Presiden sudah berkomunikasi dengan partai lain," kata Menteri Perindustrian itu.
Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum Golkar Minta Kursi Ketua MPR
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sebelumnya sudah mengungkapkan keinginan mendapat kursi ketua MPR. Bahkan, Muhaimin terang-terangan menyebut bahwa kursi ketua MPR itu akan diduduki olehnya jika memang PKB diberi kesempatan.
Sama seperti Airlangga, Cak Imin juga ikut melobi Presiden Jokowi agar pos ketua MPR menjadi milik PKB. Hal itu ia akui seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Mei lalu.
"Saya cuma bilang saya siap perintah sajalah. Mau jadi ketua (MPR), mau jadi menteri, terserah. Sekarang pun saya jadi Wakil Ketua MPR, masa Wakil Ketua MPR lagi," ujarnya.
Menurut Muhaimin, penentuan ketua MPR tak bisa hanya mempertimbangkan kursi terbanyak, tetapi harus dibahas bersama-sama dalam rapat koalisi.
"Berembuklah. Jadi nanti Golkar ngajuin siapa, PKB ngajuin siapa, yang lain ngajuin siapa, nanti kami tentu pada akhirnya bawa dalam rapat koalisi," kata Muhaimin.
Baca juga: Cak Imin: Mbak Puan Ketua DPR, Insya Allah Saya Ketua MPR
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya juga sedang menyiapkan calon ketua MPR.
Dia menyebut Partai Nasdem siap berdiskusi dengan Partai Golkar dan PKB yang lebih dulu mengutarakan keinginan atas jabatan itu. Ini termasuk dengan PDI Perjuangan yang akan mendapat kursi ketua DPR dan partai koalisi lain.
"Saat ini tentu kami juga menyiapkan untuk calon ketua MPR. Jadi bersama-sama nanti tentu kami akan berbicara dengan Golkar, dengan PDI-P, dengan PKB Cak Imin secara khusus pastinya," ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 21 Mei lalu.
Johnny mengatakan diskusi tersebut untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan paket pimpinan MPR. Hal yang pasti, Nasdem menyiapkan kadernya untuk posisi itu.
Menurut dia, tidak masalah jika partai-partai lain juga punya keinginan menduduki jabatan itu. Dia menilai itu merupakan bagian dari seni dan negosiasi politik.
"Yang pasti Koalisi Indonesia Kerja akan membangun koalisi yang rasional, akan membangun politik yang dinamis dengan tetap menetapkan kekerabatan politik sebagai hal yang penting," kata dia.
Baca juga: Seperti Golkar dan PKB, Partai Nasdem Juga Siapkan Calon Ketua MPR
Selain parpol di lingkaran koalisi Jokowi, tersiar kabar bahwa PAN yang pada Pilpres 2019 mengusung Prabowo-Sandi juga mengincar kursi ketua MPR. Bahkan, Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR saat ini, Zulkifli Hasan, disebut-sebut sudah melakukan lobi ke Jokowi.
Kabarnya, lobi-lobi itu dilakukan Zulkifli seusai menghadiri pelantikan Gubernur Maluku di Istana. Kabar ini sampai ke telinga elite tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf dan kemudian dibocorkan ke media.
"Saya berani mempertanggungjawabkan bahwa memang Pak Zulkifli membisik Pak Jokowi, PAN meminta bagian untuk pimpinan MPR. Saya berani bertanggung jawab soal itu," ujar Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding awal Mei lalu seperti dikutip Tribunnews.com.
Karding mengatakan mendapatkan informasi itu dari pihak Istana. Namun, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno membantah partainya melakukan lobi ke Jokowi untuk mendapatkan jatah pimpinan MPR.
Baca juga: Bantah Spekulasi Pertemuan Zulkifli dan Jokowi, PAN Tegaskan Tetap di Koalisi 02
