Seperti Golkar dan PKB, Partai Nasdem Juga Siapkan Calon Ketua MPR

Selasa, 21 Mei 2019 | 17:39 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate saat ditemui di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan partainya juga sedang menyiapkan calon ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 2019-2024.

Dia menyebut Partai Nasdem siap berdiskusi dengan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa yang lebih dulu mengutarakan keinginan atas jabatan itu. Termasuk dengan PDI-Perjuangan yang akan mendapat kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai koalisi lain.

"Saat ini tentu kami juga menyiapkan untuk calon ketua MPR. Jadi bersama-sama nanti tentu kami akan berbicara dengan Golkar, dengan PDI-P, dengan PKB Cak Imin secara khusus pastinya," ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi

Johnny mengatakan diskusi tersebut untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan paket pimpinan MPR. Hal yang pasti, Nasdem menyiapkan kadernya untuk posisi itu.

Menurut dia, tidak masalah jika partai-partai lain juga punya keinginan menduduki jabatan itu. Dia menilai itu merupakan bagian dari seni dan negosiasi politik.

"Yang pasti Koalisi Indonesia Kerja akan membangun koalisi yang rasional, akan membangun politik yang dinamis dengan tetap menetapkan kekerabatan politik sebagai hal yang penting," kata dia.

Baca juga: Golkar Sebut Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Tanggapan Cak Imin

Adapun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, posisi pimpinan DPR ditentukan berdasarkan perolehan suara. Sementara itu, pimpinan MPR akan ditentukan dengan sistem paket.

Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebelumnya mengungkapkan keinginannya terpilih sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

Hal itu dia ungkapkan saat diminta tanggapannya mengenai kabar politisi PDI-Perjuangan Puan Maharani berpotensi menjabat sebagai Ketua DPR.

Baca juga: Cak Imin: Cuma Ketua MPR Aja Kok Ribut-ribut?

"Ya Mbak Puan ketua DPR, Insya Allah saya Ketua MPR," ujar politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Cak Imin itu saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

"Akan wajar, atas seizin Pak Muhaimin Iskandar, apabila nanti dalam pemilihan Ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga.

Kompas TV KPK menyebut Ketua MPR, Zulkifli Hasan belum menyerahkan laporan harta kekayaan peyelenggara negara atau LHKPN tahun 2018. Keterangan ini disampaikan KPK saat menyampaikan rilis pelaporan LHKPN tahun 2018. Dari 2 nama wajib lapor LHKPN dari pimpinan MPR, baru 1 yang melaporkan. KPK menyebut tingkat kepatuhan LHKPN tahun 2018 untuk DPD sebesar 57,5 persen dan DPR sebesar 21,42 persen.



Penulis : Jessi Carina

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden