Bertemu Jokowi, Ketum Golkar dan PKB Sama-Sama Lobi Kursi Ketua MPR

Selasa, 21 Mei 2019 | 20:02 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar sama-sama melobi Presiden Joko Widodo agar partainya mendapat jatah kursi ketua MPR.

Aksi lobi-lobi itu dilakukan dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Jokowi memang memanggil para ketua umum partai politik pendukungnya ke Istana sore ini. Satu per satu para ketua umum parpol bertemu empat mata dengan Jokowi.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

Mereka mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun Ketum Golkar Hartarto mengakui bahwa ia juga turut mengungkapkan harapan ke Jokowi agar partainya bisa mendapat jatah kursi ketua MPR.

Harapan ini sebelumnya juga sudah disampaikan Airlangga saat Jokowi menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar, dua hari lalu.

"Partai golkar sebagai pemenang kedua berharap bisa mendapatkan ketua MPR," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, posisi pimpinan DPR ditentukan berdasarkan perolehan suara. Sementara itu, pimpinan MPR akan ditentukan dengan sistem paket.

Airlangga mengatakan, sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P sudah dipastikan akan mendapat kursi ketua DPR.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Oleh karena itu Airlangga menilai wajar jika posisi ketua MPR diserahkan ke Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak kedua setelah PDI-P. Menurut dia, pola seperti ini lazim terjadi.

"Kita kan pola seperti dulu Pak Agung Laksono Golkar jadi ketua DPR, ketua MPR dari PDI-P, jadi pola semacam itu," kata dia.

Airlangga menyebut saat ini partainya sudah menyiapkan beberapa nama calon ketua MPR, namun ia enggan mengungkapkan para kandidatnya.

Sementara itu, Muhaimin yang bertemu Jokowi setelah Airlangga juga mengungkapkan keinginan agar partainya mendapat jatah ketua MPR.

Menurut Muhaimin, penentuan ketua MPR tak bisa hanya mempertimbangkan kursi terbanyak, namun harus dibahas bersama-sama dalam rapat koalisi.

Baca juga: Golkar Sebut Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Tanggapan Cak Imin

"Berembuk lah, jadi nanti Golkar ngajuin siapa, PKB ngajuin siapa, yang lain ngajuin siapa, nanti kita tentu pada akhirnya kita bawa dalam rapat koalisi," kata Muhaimin.

Muhaimin menilai akan lebih baik jika kursi ketua DPR-MPR diisi oleh perpaduan nasionalis-islam. Sama seperti saat ini, dimana Ketua DPR dijabat politisi Golkar Bambang Soesatyo dan Ketua MPR dijabat ketum PAN Zulkifli Hasan.

Muhaimin menyebut bahwa partainya masih menggodok beberapa nama untuk mengisi kursi ketua MPR. Nama Muhaimin sendiri masuk jadi salah satu kandidatnya.

"Saya cuman bilang saya siap perintah aja lah. Mau jadi ketua (MPR), mau jadi menteri, terserah. Sekarang pun saya jadi Wakil Ketua MPR, masa Wakil Ketua MPR lagi," ujarnya.

Kompas TV Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan. Jonan akan diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap proyek PLTU riau 1 untuk tersangka Direktur Utama Nonaktif PLN Sofyan Basir. Ini adalah pemeriksaan setelah penjadwalan ulang yang kedua. Sedianya Jonan diperiksa pada 15 Mei lalu namun ia tak bisa hadir karena tengah berdinas ke eropa, jepang dan amerika serikat. Selain dimintai keterangan untuk tersangka Sofyan Basir, Jonan juga akan diperiksa terkait kasus suap kepada mantan anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni, Maulani Saragih dari samin tan yang juga pengusaha tambang. #SofyanBasir #IgansiusJonan #KorupsiPLTURiau1



Penulis : Ihsanuddin
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden