Golkar Sebut Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Tanggapan Cak Imin

Senin, 20 Mei 2019 | 18:51 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai wajar semua partai dengan jumlah suara tertinggi di Pemilu 2019 menginginkan kursi ketua MPR.

Ia mengatakan, semua partai itu memiliki kesempatan untuk menduduki kursi MPR.

Hal ini disampaikan Cak Imin menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebutkan wajar jika partainya mendapat kursi MPR.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

"Semua punya kesempatan, tinggal nanti didiskusikan di koalisi, tentu koalisi di bawah kepemimpinan pak Jokowi akan membicarakan secara serius," kata Cak Imin saat ditemui di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Cak Imin mengatakan, dirinya merasa terpanggil untuk menjaga pilar-pilar negara yaitu UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika sebagai bagian kinerja legislasi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dari segi rekam jejak dan visi misi kebangsaan PKB lebih layak menduduki kursi ketua MPR.

Baca juga: Misbakhun: Golkar Urutan Kedua, Sangat Pantas Dapat Jabatan Ketua MPR

"Ya dari segi background ke-NU-an dari segi apa namanya record, track record visi kebangsaan, itu menjadi (alasan)," ujarnya.

Kemudian, Cak Imin mengatakan, untuk mengisi suatu jabatan seperti ketua MPR harus berdasarkan pada musyawarah bersama anggota koalisi.

"Kalau itu MPR berdasarkan musyawarah antar anggota koalisi, kalau cocok ya sudah. Kita semua rembugan diskusi dengan Golkar PDIP dan semua partai koalisi," pungkasnya.

Baca juga: Cak Imin: Mbak Puan Ketua DPR, Insya Allah Saya Ketua MPR

Sebelumnya, Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, hal yang wajar jika partainya mencalonkan kader untuk mengisi jabatan ketua MPR. Apalagi, hal itu sesuai Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

"Akan wajar atas seizin Pak Muhaimin Iskandar. Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," kata Airlangga.

Kompas TV Jumat, 10 Mei 2019, Presiden Jokowi menghadiri buka puasa bersama dengan Ketua MPR. Wartawan bertanya mengenai perpolitikan saat ini. Namun, jawaban Jokowi membuat wartawan tertawa. Jokowi juga melakukan hal yang sama pada 28 Mei 2018 saat buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPR. Lalu, pada buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR Jumat 2 Juni 2017, Jokowi juga usili wartawan dengan secarik kertas menu buka puasa. Simak usilnya Presiden Jokowi kepada wartawan berikut ini. #jokowi #presidenjokowi #jokowiusiliwartawan



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden