Cak Imin: Cuma Ketua MPR Aja Kok Ribut-ribut?

Senin, 20 Mei 2019 | 17:46 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kembali mengungkapkan keinginannya menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan Cak Imin saat membuka acara diskusi "Kebangkitan Nasional" di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Cak Imin mengatakan, dirinya bukan ingin menjadi Ketua MPR. Namun, sebagai kader Nadhlatul Ulama (NU), MPR harus dia jadikan pilar penjaga PBNU, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Baca juga: Cak Imin: Mbak Puan Ketua DPR, Insya Allah Saya Ketua MPR

"Saya kira saya bukan mau menjadi ketua MPR, tapi sebagai kader NU, MPR harus dijadikan pilar penjaga PBNU Pancasila Bhineka Tunggal Ika NKRI dan UUD," kata Cak Imin dalam acara diskusi "Kebangkitan Nasional" di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Cak Imin mengaku tak mempermasalahkan banyak pihak yang menyebut dirinya ingin menduduki kursi MPR. Sebab, menurut dia, MPR memiliki tugas menjaga empat pilar negara.

"Ini itu udah enggak usah, cuma ketua MPR aja kok ribut? Wong calon wakil presiden aja kita serahkan ke Kiai Ma'ruf Amin kok, apalagi ketua MPR kok sudah ribut," lanjutnya.

Baca juga: Cak Imin Berharap Jokowi Segera Bertemu Prabowo

Selanjutnya, Cak Imin mengatakan, sebagai kader NU ia berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Tapi itulah komitmen kader NU untuk menjaga NKRI yang kita cintai," pungkasnya.

Sebelumnya, saat diminta tanggapannya mengenai kabar politisi PDI-Perjuangan Puan Maharani berpotensi menjabat sebagai Ketua DPR, Muhaimin mengungkapkan keinginannya terpilih sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

"Ya Mbak Puan ketua DPR, Insya Allah saya Ketua MPR," ujar politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Kompas TV Ketua DPR yang juga politisi Golkar, Bambang Soesatyo mendukung ketua non aktif DPP PDI-P, Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Menurut Bambang Soesatyo, sosok putri Megawati Soekarno Putri itu sangat berkompeten menempati posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian Bambang Soesatyo menyerahkan keputusan apakah Puan Maharani dapat menempati posisi Ketua DPR kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dorongan agar ketua DPP PDI-P non aktif, Puan Maharani agar ditunjuk menduduki posisi ketua DPR 5 tahun ke depan mengemuka di koalisi partai politik pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Salah satu di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa sang ketua umum Muhamaimin Iskandar mendukung Puan menjadi Ketua DPR periode 2019 - 2024. Cak Imin menyebut bisa jadi Puan Maharani mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua dewan perwakilan rakyat. #KetuaDPR #PuanMaharani



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden