Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018).
KOMPAS.com – Dua partai dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019.
Berdasarkan penghitungan KPU, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara 55,50 persen, sementara Prabowo-Sandi yang mendapatkan 45,50 persen.
Gelagat keinginan merapat dari petinggi kedua partai mulai terlihat. Akankah keinginan ini bersambut?
Baca juga: PAN Dinilai Berpeluang Besar Diterima dalam Koalisi Pendukung Pemerintah
Sinyal dari PAN
Sinyal dari PAN beberapa kali dilayangkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Ia menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan pemerintah.
"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara, Sabtu (28/6/2019).
Sehari sebelumnya, Bara mengatakan, partainya memiliki kesamaan visi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.
“Saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024. Jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," kata Bara, Jumat (27/6/2019).
Akan tetapi, keputusan terkait arah koalisi PAN masih akan memerhatikan kemungkinan-kemungkinan yang paling menguntungkan untuk partainya secara elektoral 5 tahun ke depan.
Baca juga: PAN Kaji Opsi Arah Politik yang Untungkan Elektoral Partai
"Saya kira opsi (arah politik) sudah terlihat di depan mata, tinggal bagaimana kita mempertajam mana yang terbaik bagi PAN dan tujuannya adalah mendapatkan hasil elektoral terbaik selama lima tahun ke depan," ujar dia.
Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut partainya baru akan menentukan arah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu mendatang.
“Arah politik PAN ke depan (ditentukan melalui) Rakernas akhir Juli atau awal Agustus," ujar Eddy saat ditemui Jumat (28/6/2019).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dengan keluarnya putusan MK, maka Koalisi Adil Makmur dinyatakan berakhir.
“Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan, Kamis (27/6/2019) malam.
Sikap Demokrat
Tak jauh berbeda dengan PAN, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah sinyal akan merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Namun, sikap Demokrat baru akan diketahui setelah 10 Juli nanti. Saat ini, menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, partainya masih dalam suasana berkabung setelah meninggalnya Ani Yudhoyono.
“Partai Demokrat masih berduka sampai 10 Juli nanti. Setelah 10 Juli kami akan menyampaikan sikap dan kegiatan dari Partai Demokrat,” kata Hinca, Minggu (30/6/2019), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Hinca, koalisi yang selama ini diikuti Partai Demokrat saat ini sudah berkhir, setelah KPU menetakan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu (30/6/2019).
“Jadi saya jelaskan bahwa koalisi lima parpol ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden. Kemarin setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu, yang ada adalah presiden terpilih. Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir,” jelas dia.
Baca juga: Prabowo Kalah di MK, Demokrat Buka Peluang Merapat ke Jokowi
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya terbuka untuk bergabung bersama koalisi Jokowi-Ma’ruf selama ada tawaran yang masuk.
“Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir.
Politisi Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, Demokrat sudah mempunyai investasi politik jika ingin bergabung ke koalisi.
"Kalau Demokrat, dari awal kakinya memang sudah masuk satu langkah," ujar dia di dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Menurut dia, banyak calon legislatif Demokrat yang pada Pileg 2019 tidak ragu-ragu berseberangan dengan partainya yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Bahkan, kata Taufiq, mereka terang-terangan memasang foto wajah Joko Widodo dalam alat peraga kampanye.
"Jadi yang paling siap untuk bergabung dalam koalisi Pak Jokowi itu adalah Demokrat," ujar Taufiqulhadi.
Membaca peluang bergabung
Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Demokrat akan bergabung dengan koalisi pemerintah karena perlu mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional.
“Kalau Demokrat ini, selama dia berada di luar pemerintahan elektabilitasnya menurun. Jadi dia harus masuk pemerintahan supaya menaikkan elektabilitasnya,” kata Hendri.
Senada dengan Hendri, pengamat politik Tony Rosyid juga menyebut peluang bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf sangat besar.
Jika hal itu benar terjadi, maka PDI-P dan Demokrat akan berjalan bersamaan dalam kubu pemerintah.
Selama ini, hubungan pimpinan kedua partai, SBY dan Megawati Soekarnoputri, sempat merenggang sejak 2004, ketika SBY menyatakan maju dalam Pilpres 2004 bersama Jusuf Kalla.
Baca juga: Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu Gerbong Koalisi...
Berdasarkan pengalaman itu, PDI-P harus memikirkan strategi agar masuknya Demokrat tidak menjadi bumerang bagi pihaknya.
“Ketika PDI Perjuangan menerima Demokrat, ini bisa jadi mengulang sejarah dulu, memelihara anak macan. Sekarang, AHY masuk kubunya Megawati. Tak menutup kemungkinan tentunya sejarah dulu akan terulang, AHY akan jadi anak macan di masa yang akan datang," ujar Tony.
Sementara itu, Hendri Satrio menyebutkan, PAN memiliki kemungkinan yang besar untuk diterima jika menyatakan diri bergabung ke koalisi penguasa.
“Dan kalau pertanyaannya apakah PAN akan diterima ke pemerintahan, hampir pasti menurut saya. Pasca-reformasi itu, ada dua partai politik yang sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal-hal yang signifikan, dalam arti tidak perlu berada dalam satu koalisi, tetapi dapat kursi menteri,” kata Hendri.
