Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu "Gerbong" Koalisi...

Sabtu, 29 Juni 2019 | 18:03 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo bertemu Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Tony Rosyid menyoroti Partai Demokrat yang dinilainya hampir pasti bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Tony, jika Demokrat resmi bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, kemungkinan salah satu elite yang berpeluang besar mendapatkan kursi jabatan adalah Komandan Satgas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini yang patut dipertimbangkan dengan matang oleh PDI Perjuangan sebagai partai politik pengusung Jokowi sebagai capres.

"Ketika PDI Perjuangan menerima Demokrat, ini bisa jadi mengulang sejarah dulu, memelihara anak macan," ujar Tony dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Baca juga: Demokrat Diprediksi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya

 

Tony merujuk ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI.

Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Agus Harimurti, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Menjelang Pemilu 2004, SBY mengundurkan diri dari kabinet. Ia turut bertarung pada Pilpres 2004, dengan Megawati sebagai salah satu rivalnya.

SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2004.

"Sekarang, AHY masuk kubunya Megawati. Tak menutup kemungkinan tentunya sejarah dulu akan terulang, AHY akan jadi anak macan di masa yang akan datang," ujar Tony.

Baca juga: Sekjen Demokrat: Sikap dan Arah Politik 2019-2024 Ditentukan Majelis Tinggi

"AHY ini new comer dalam perpolitikan Tanah Air. Dia masih di-remote, dipegang serta belum dilepas sepenuhnya oleh sang kreatornya yang merupakan ayahnya sendiri, SBY," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Tony berpendapat, PDI-P harus memiliki strategi dan kalkulasi yang jitu jika ingin menjadikan AHY sebagai bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke depan.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden