Masih Berduka, Demokrat Tentukan Arah Politik Setelah 10 Juli

Senin, 1 Juli 2019 | 09:02 WIB
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat menyerahkan LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat belum memutuskan sikap dan arah politiknya sebelum tanggal 10 Juli dengan alasan masih dalam situasi berduka atas wafatnya Ani Yudhoyono pada 1 Juni.

“Partai Demokrat masih berduka sampai 10 Juli nanti. Setelah 10 Juli kami akan menyampaikan sikap dan kegiatan dari Partai Demokrat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019), dikutip dari Antara.

Hinca dan Syarief Hasan mewakili Partai Demokrat dalam rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019 yang diselenggarakan di KPU, Minggu.

Baca juga: Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu Gerbong Koalisi...

Hinca melanjutkan, sikap dan arah politik partai akan diputuskan oleh para petinggi partai melalui rapat majelis tinggi partai.

Sementara Syarief sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berpendapat rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pascapilpres perlu segera dilakukan.

“Rekonsiliasi menjadi PR bersama. Silaturahmi sehingga polarisasi masyarakat tidak ada lagi,” tutur Syarief.

Baca juga: Demokrat Diprediksi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya

Ia melanjutkan pelaksanaan Pilpres telah selesai sehingga semua partai politik dan masyarakat Indonesia harus mendukung pemerintahan yang terpilih.

Kompas TV Kemungkinan Partai Demokrat untuk bergabung bersama koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo kerap diperbincangkan. Saat penetapan pemenang pilpres oleh KPU, Partai Demokrat menyatakan akan membahas kemungkinan bergabung secara internal terlebih dahulu. Dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung KPU, Partai Demokrat pun diwakili wakil ketua umumnya, Syarief Hasan. Ia menyebut, partainya masih akan membahas keputusan bergabung dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan presiden terpilih. Namun, Syarief menekankan, Partai Demokrat berpengalaman dan sebaiknya kader Demokrat yang ikut membangun program kerja mendatang. #JokowiMarufAmin #Demokrat #KoalisiJokowi



Penulis :

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden