Ilustrasi e-KTP JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam isu masuk dalam deretan berita terpopuler halaman Nasional Kompas.com, seperti isu saling tantang antara Wiranto dan Kivlan Zen mengenai dalang kerusukan 1998 dan polemik pemberian e-KTP untuk warga negara asing (WNA).
Berikut 5 berita terpopuler di Nasional pada Rabu (27/2/2019) hingga Kamis (28/2/2019) pagi:
Dua purnawirawan jenderal, Jenderal (Purn) Wiranto, yang kini menjabat Menko Polhukam, dan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen saling melayangkan tantangan.
Hal ini bermula dari pernyataan Kivlan yang menyebut Wiranto sebagai dalang kerusuhan 1998. Tak terima dengan tudingan itu, Wiranto menantang Kivlan Zen dan Prabowo SUbianto untuk melakukan sumpah pocong. Namun, Kivlan justru menantang balik untuk berdebat di siaran televisi.
Kivlan menolak melakukan sumpah pocong. Bagaimana tantangan yang disampaikan Kivlan?
Baca : Kivlan Zen Tantang Balik Wiranto Debat di TV soal Kerusuhan 1998
2. Kivlan Zen pertanyakan Wiranto yang singgung Prabowo
Kivlan Zen mempertanyakan mengapa Wiranto menyinggung nama Prabowo saat melontarkan tantangan sumpah pocong kepadanya terkait peristiwa kerusuhan 1998.
Polemik ini muncul saat Kivlan mengungkap dugaan keterlibatan Wiranto sebagai dalang kerusuhan 1998 dalam diskusi bertajuk "Tokoh Bicara 98" di Add Premiere Ballroom, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
"Kan saya yang bilang Wiranto dalang kerusuhan. Kok tahu-tahu Prabowo juga diajak sumpah pocong? Ini maksudnya apa?" kata Kivlan, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/2/2019).
Kivlan mengaku hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada di acara diskusi itu dan sama sekali tidak mempunyai motif politik.
"Karena saya juga bukan pendukung atau tim sukses Prabowo, bukan juga pendukung Jokowi," kata Kivlan.
Baca juga: Kivlan Zen: Kenapa Wiranto Bawa-bawa Prabowo?
3. Alasan WNA bisa dapat E-KTP
Polemik e-KTP untuk WNA merebak setelah beredar foto e-KTP seorang WNA asal China di media sosial berinisial GC. Dalam pesan yang beredar, disebutkan bahwa WNA yang berdomisili di Cianjur, Jawa Barat, itu masuk dalam daftar pemilih pada Pemilu 2019.
Namun, hal ini telah dibantah Kemendagri dan KPU yang memastikan tak ada nama yang bersangkutan dalam DPT.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudah Arif Fakrulloh mengungkapkan alasan mengapa WNA bisa memiliki e-KTP.
Ia mengatakan, kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP) untuk warga negara asing ( WNA) adalah salah satu bentuk perwujudan sistem single identity number.
Selengkapnya, baca: Mengapa WNA Bisa Mendapatkan E-KTP?
Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong, mengatakan, kampanye hitam terhadap Jokowi-Ma'ruf di Karawang tidak hanya berkaitan dengan pemilu tetapi juga pidana umum.
Meski Bawaslu menghentikan pengusutannya karena dinilai tidak melanggar Undang-Undang Pemilu, kasus ini bisa ditindak secara pidana.
Hal ini terkait video tiga perempuan di Karawang yang diduga melakukan kampanye hitam dengan menyebutkan bahwa jika Jokowi terpilih tidak ada lagi azan.
Baca juga: Bawaslu Hentikan Penyelidikan Kampanye Hitam di Karawang, Ini Kata TKN Jokowi-Maruf
Upacara kenaikan pangkat dipimpin oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Rabu (27/2/2019), di Mabes Polri, Jakarta.
Kakorbinmas Baharkam Polri, Widiyarso Heri Wibowo naik pangkat dari bintang satu atau Brigadir Jenderal menjadi bintang dua atau Inspektur Jenderal.
Selain Heri, tujuh perwira tinggi (pati) Polri lainnya juga mendapatkan kenaikan pangkat dari Kombes menjadi Brigjen, yaitu Itwasum Polri Imron Korey, Lemdiklat Polri Suyono, Lemdiklat Polri Setija Junianta, dan Bareskrim Polri Atrial yang menjabat di Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara, tiga Pati lainnya yakni Bareskrim Polri Winarto dan Baintelkam Polri Dwiyono yang bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN), serta Karokerma Kementerian Lembaga Sops Polri Sahimin Zainudin.
Baca juga: Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 8 Perwira Tinggi Polri
