Api melalap bangunan ketika para demonstran turun ke jalan-jalan di Kota Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019). Demonstrasi bergolak di Papua pekan ini yang dipicu oleh insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi bergiliran di tanah Papua. Setelah Senin (19/8/2019) lalu, rusuh terjadi di Manokwari Papua Barat, kondisi serupa terjadi di Fakfak dan Timika, Papua, Rabu (21/8/2019).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal menegaskan, dalam penanganan kerusuhan, polisi selalu mengedepankan aksi persuasif ketimbang penegakan hukum.
"Kepolisian, TNI, itu mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana, tokoh masyarakat," ucap Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).
Baca juga: Ini Langkah Antisipasi Polri Atasi Kerusuhan di Fakfak, Papua Barat
Bahkan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo memastikan bahwa personelnya di bumi Papua menerapkan kebijakan tidak menggunakan peluru tajam saat proses pengamanan.
"Perlu saya tegaskan, untuk aparat kepolisian, dalam rangka penanganan pengunjuk rasa di manapun kini, tidak dibekali dengan peluru tajam. Ini perlu dicatat," ujar Dedi.
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto didampingi Ketua KPU Mimika Indra Ebang OlaBaca juga: Kerusuhan di Timika Mimika, 2 Aparat Terluka dan Dilarikan ke Rumah Sakit
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menjelaskan, pada Rabu pagi, pihaknya sudah mengamankan sejumlah warga karena memblokir jalan dan memaksa meminta ban bekas dari sejumlah bengkel.
Selain itu, ditemukan bensin dan alat tajam serta bendera bintang kejora. Ia pun menduga ada oknum yang sengaja masuk dalam aksi demo damai tersebut untuk melakukan tindakan anarkistis.
"Jadi jelas ada penumpang gelap yang berseberangan untuk memanfaatkan unjuk rasa damai ini," kata Agung.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpendapat, kepolisian sudah tepat jika mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani persoalan di Papua.
"Tindakan-tindakan di lapangan yang sekarang ini sudah cukup baik, dengan tetap mengedepankan sisi humanis, itu baik," ujar Bambang, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/8/2019).
Baca juga: Polri dan Polda Jatim Bagi Tugas dalam Usut Dugaan Diskriminasi ke Mahasiswa Papua
Hanya saja Bambang mengingatkan bahwa kekerasan yang terjadi di Manokwari, Fakfak dan Timika bukanlah berdiri sendiri.
Kekerasan yang terjadi di sana merupakan buntut dari perlakuan diskriminatif dan rasis yang dilakukan sekelompok orang kepada mahasiswa asal Papua di Pulau Jawa, khususnya Surabaya, Semarang dan Malang.
Tidak bisa masuk, dua anggota DPR RI dari Papua hanya berdiri di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Rabu (21/8/2019). "Jadi, jangan sebatas itu (pendekatan humanis) saja. Harus ada aksi yang lebih konkret sehingga rasa sakit warga Papua bisa dikurangi," ujar Bambang.
"Tanpa ada tindakan yang konkret, tanpa aksi yang jelas, saya tidak yakin segera sembuh rasa sakitnya itu," lanjut dia.
Berbeda dengan pelaku rusuh di Timika yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pelaku diskriminasi dan rasis yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua di asramanya, Surabaya, belum ketahuan hingga saat ini.
Baca juga: Polri Nyatakan Komitmen Usut Dugaan Aksi Diskriminasi ke Mahasiswa Papua
Brigjen (Pol) Dedi memastikan, polisi serius dalam mencari pelakunya.
"Ya tentunya (berkomitmen). Dari Polda Jatim, sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi secara komprehensif terhadap kasus tersebut," ujar Dedi.
Tidak hanya itu, polisi juga akan mengusut dugaan penghinaan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua dan juga akun di media sosial yang menyebarkan konten provokasi kepada warga di Papua sehingga muncul unjuk rasa yang berujung kerusuhan.
