Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan 14 perkara hasil pemilu legislatif (pileg).
Sebanyak 14 perkara ini sebelumnya diperiksa di panel 1 oleh Hakim Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih.
"Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menghentikan bagian perkara yang tidak dilanjutkan pada tahap persidangan selanjutnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019) sekitar pukul 10.30 WIB.
Baca juga: Rasa Heran Evi, Caleg dengan Foto Terlalu Cantik yang Digugat ke MK
Atas putusan Mahkamah itu, pemeriksaan 14 gugatan ini sudah selesai dan tidak akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dan ahli. Dengan kata lain, MK menolak 14 perkara tersebut.
Adapun penolakan 14 perkara ini diputuskan MK dalam berbagai alasan hukum.
Setidaknya, ada tujuh alasan hukum yaitu, pertama permohonan ditarik, kemudian posita dan petitum tidak berkesuaian, ada pula calon anggota DPR yang gugatannya tak mendapatkan rekomendasi dari DPP partainya.
Keempat, adanya pertentangan dalam petitum pemohon, ada pula pemohon yang tidak menyebut dapil yang digugat, petitum tidak memuat pembatalan surat keputusan (SK) KPU soal penetapan peserta pemilu terpilih, dan terakhir, pemohon ada yang tidak bersedia membacakan permohonannya.
Baca juga: MK Gelar Sidang Pembacaan Putusan 260 Gugatan Pileg Senin Ini
MK masih akan melanjutkan sidang pembacaan putusan untuk panel 2 dan panel 3. Oleh karenanya, 14 gugatan yang tidak dilanjutkan ini bukan merupakan jumlah akhir
Sementara ini, dari panel 1, ada 48 perkara yang dilanjutkan gugatannya ke tahap pemeriksaan selanjutnya.
Berikut 14 gugatan yang tidak dilanjutkan MK:
1. Partai Gerindra Provinsi Jatim Dapil Jatim 1 DPR RI
2. Partai Berkarya Provinsi Jatim Dapil 1 DPRD Kabupaten Pamekasan
3. PKB Dapil Jatim 6 DPRD Kabupaten
4. Partai Nasdem Provinsi Jatim Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten
5. Partai Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 4 DPRA Provinsi
6. Partai Demokrat Dapil Aceh Singkil 3 DPRA kabupaten
7. Partai Golkar Provinsi Aceh Dapil 0
8. Partai Nasdem Provisni DKI Dapil DKI Jakarta 6 DPRD
9. Partai Gerindra Provinsi Sumut, Dapil Sumut 2 DPR RI
10. Partai Golkar Provinsi Sumut Dapil Deli Serdang 6 DPRD Kabupaten, Dapil Langkat 1 DPRD Kabupaten, Dapil Tapanuli Tengah 3 DPRD Kabupaten, Dapil Tapanuli selatan 2
11. PKPI Provinsi Sumut Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten
12. PKB Provinsi Sumut Dapil Sumatra 8 DPRD Provinsi, Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten
13. Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 1, Dapil Tambrauw 2
14. Partai Nasdem Provinsi Riau Dapil Siak 3 DPRD Kabupaten
