Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. BOGOR, KOMPAS.com – Mayoritas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ingin partainya berada di barisan oposisi usai Pemilu 2019. Hanya sebagian kecil yang mendorong Gerindra bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade, Rabu (17/7/2019) kemarin.
Namun berselang dua hari, Jumat (19/7/2019), ketua partai Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh dewan pembina di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para elite menyiapkan strategi skenario untuk bekerja sama dengan pemerintah baru, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat menghasilkan konsep program yang akan ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, partainya juga akan menyiapkan kadernya untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerima konsep program tersebut.
"Konsep kemandirian pangan, ketahanan energi. Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima (Jokowi-Ma'ruf), lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Dasco ketika dihubungi, Jumat, usai pertemuan.
Baca juga: Sodorkan Program Ini ke Jokowi, Prabowo Pilih Oposisi jika Ditolak
Namun entah bagaimana logika yang hendak dibangun, Dasco menampik tawaran partainya itu diartikan sebagai bentuk meminta-minta jabatan.
Hal yang pasti, apabila pemerintahan baru menerima konsep program tersebut, maka Gerindra dipastikan akan bekerja sama dengan pemerintah. Sebaliknya apabila tidak, maka Gerindra akan tetap berada di barisan oposisi.
"Ya kalau ke dalam (pemerintahan) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco.
"Kalau itu semua diakomodasi, artinya (Gerindra) di dalam (koalisi pendukung pemerintah). Kalaupun di luar, ya dengan kritik membangun," lanjut dia.
Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya, Ferry Juliantono menambahkan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberikan sinyal agar Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.
Sinyal itu ditangkap saat Jokowi menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih dengan tajuk “Visi Indonesia” di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu.
"(Pidato itu) bukan tawaran, tapi sinyal. Sinyal bahwa sebagai presiden terpilih, beliau mengambil inisiatif mengajak, merangkul. Bukan hanya Partai Gerindra, tapi juga pihak-pihak yang diharapkan bisa membantu pemerintahan ke depan," ujar Ferry yang dijumpai di kediaman Prabowo, Jumat.
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.
Kelima tahapan besar itu, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, membuka investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi serta penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Baca juga: INFOGRAFIK: 5 Poin Pidato Visi Indonesia Jokowi
Ferry melanjutkan, dalam video tersebut Presiden Jokowi merasa perlu ada kebersamaan dalam menghadapi tantangan, terutama di bidang ekonomi.
Tanpa sungkan, Ferry pun menegaskan, Prabowo memiliki kepentingan untuk membantu memperbaiki perekonomian masyarakat.
“Dan kalau sudah bicara ekonomi rakyat, saya rasa Pak Prabowo, Partai Gerindra, berkepentingan untuk membantu, memperbaiki, menjadikan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik," kata Ferry.
Maka, tawaran konsep program tepat menjadi pembuka jalan baru Gerindra masuk ke gerbang koalisi pendukung pemerintah.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Prabowo sendirilah yang menjadi penentu arah politik partainya lima tahun ke depan. Seluruh kader akan mematuhi apapun yang diputuskan mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.
Artinya, bergabung atau tidaknya Gerindra ke koalisi parpol pendukung pemerintah, bukan hanya bergantung pada apakah pemerintahan baru menerima konsep programnya atau tidak. Tapi juga faktor sosok Prabowo sebagai penentu.
"Di dalam atau luar pemerintahan, prinsip itu akan kami pegang. Menegakkan kemakmuran dan keadilan adalah keluhuran cita-cita perjuangan kami," ujar Muzani.
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membaca gelagat Gerindra ini sebagai persiapan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.
Gelagat ini dinilainya sudah dapat dibaca sejak Prabowo membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pembubaran itu dilakukan usai MK menolak seluruh permohonannya di dalam siding perselisihan hasil Pemilu.
“Jadi,15 tahun menjadi oposisi itu memang tidaklah mudah,” ujar Hendri yang dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Sejak didirikan tahun 2008, Gerindra memang belum pernah sekalipun mencicipi kekuasaan. Dalam Pemilu 2009, Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Prabowo pun disandingkan sebagai calon wakil presiden dengan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presidennya.
Pasangan Mega-Pro dan satu pasangan lain, Jusuf Kalla-Wiranto, kandas oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petahana yang menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono.
Setelah itu, Gerindra menempatkan dirinya sebagai oposisi hingga Pemilu 2014 dan berlanjut ke usai Pemilu 2019 berakhir.
“Dengan begitu, pasti ada kader atau simpatisan Gerindra yang dahaga (ingin menjadi bagian dari kekuasaan),” ujar Hendri.
Baca juga: Gabung ke Koalisi Jokowi atau Oposisi, Gerindra Tunggu Rakernas
Bahkan, meskipun rasa haus akan kuasa itu muncul dari kelompok minoritas di Gerindra, tapi itu tetap bisa terwujud jika mereka memiliki posisi strategis di partai.
Apabila Gerindra betul-betul akan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, Hendri pun memprediksi tinggal satu partai politik lagi yang akan bertahan sebagai oposisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Sejarahnya, PKS itu kalau ada di luar pemerintahan, elektabilitasnya justru naik. Kalau dia di posisi oposisi, elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri.
Pasalnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat diprediksi juga akan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.
