Gabung Koalisi Jokowi atau Oposisi, Gerindra Belum Satu Suara

Rabu, 17 Juli 2019 | 17:29 WIB
KOMPAS.com/RINDI NURIS VELAROSDELA Wakil Sekretaris DPP Gerindra Andre Rosiade di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengakui, internal partainya belum satu suara mengenai arah politik lima tahun mendatang. Menurut Andre, masih terdapat pro dan kontra di antara para kader.

Ada kader yang sepakat Gerindra tetap menjadi oposisi. Ada pula yang ingin partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin.

Andre menegaskan, arah politik partainya akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diselenggarakan pada bulan September 2019 mendatang. Semua kader akan mematuhinya.

"Sekarang boleh ada yang pro, ada yang kontra. Sebelum keputusan diambil, boleh berbeda. Tapi setelah keputusan diambil di dalam Rakernas, kami semua akan tegak lurus dengan keputusan partai dan Pak Prabowo," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Gabung ke Koalisi Jokowi atau Oposisi, Gerindra Tunggu Rakernas

Meski demikian, Andre mengakui, kader yang ingin Gerindra berada di oposisi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kader yang menginginkan bergabung ke pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Ia pun yakin setelah Rakernas rampung dan arah politik ditentukan, semua kader akan mematuhinya.

"Yang jelas, saya mewakili Partai Gerindra menegaskan, seluruh kader partai akan tegak lurus dengan keputusan Pak Prabowo," kata Andre.

Baca juga: Koalisi Gemuk, Jokowi Diprediksi Sulit Bentuk Kabinet Profesional

Sebelum menentukan arah politik apakah mendukung pemerintah atau berada di oposisi itu sendiri, lanjut Andre, Prabowo akan mendengar aspirasi dan masukan kadernya di akar rumput se-Indonesia.

Bahkan, aspirasi elemen relawan, ulama serta partai-partai politik pendukungnya pada Pemilu 2019 juga akan ditampung dan dipertimbangkan.

Dalam komunikasi itu, Prabowo sekaligus akan menjelaskan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Sabtu (13/7/2019) lalu di Stasiun MRT Lebak Bulus hingga Senayan.

"Pak Prabowo memang akan bertemu, berdiskusi, menyampaikan hasil pertemuan, menjelaskan sekaligus menyerap aspirasi apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu yang akan menjadi sikap Pak Prabowo dan Partai Gerindra," kata Andre.

 

 

Kompas TV Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Moda Raya Terpadu Sabtu (13/7/2019) lalu bisa mengubah peta politik koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Santer terdengar tawaran kursi menteri kepada Partai Gerindra. Seiring dengan terjadinya pertemuan yang dianggap sebagai rekonsiliasi 2 kubu di Pemilihan Presiden 2019. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais mengklarifikasi pertemuan Prabowo dengan Jokowi Sabtu (13/7/2019) lalu. Setelah dijelaskan Prabowo, Amien setuju dengan adanya pertemuan itu. Namun Amien juga mengingatkan agar koalisi yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden tidak tergiur mendapat kursi di kabinet pasca pertemuan Jokowi-Prabowo. Sebab demokrasi butuh oposisi. Untuk memberikan pengawasan kepada pemerintahan. Soal adanya oposisi didukung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid. Jazilul khawatir bila oposisi masuk, koalisi bisa tidak satu kata selama 5 tahun pemerintahan. Pernyataan ini juga bisa dimaknai soal kursi menteri buat koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang berkurang bila partai koalisi lawan ikut ‘’nimbrung’’ dalam kabinet. Karena bila masuk Gerindra, PKSdan PANpunya cukup daya tawar dalam kabinet. Makanya Partai Golkar senantiasa menegaskan supaya hanya koalisi Jokowi-Ma'ruf yang bisa mendapatkan kursi menteri dan dibagi secara proporsional perolehan suara DPR. Soal minta bagian kursi menteri ucapan Ketua Umum Partai Nasdem lebih memukau. Surya di hadapan Jokowi Selasa (16/7/2019) malam mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi adalah karena pertemanan bukan karena kursi menteri. Macam polah para petinggi partai koalisi Jokowi-Ma'ruf memang terkesan tak ingin supaya partai pendukung Prabowo-Subianto di Pilpres 2019 dapat jatah kursi menteri dan pejabat setingkat menteri. Masuk akal, karena memang setelah bertarung dengan alot di Pilpres sebaiknya Prabowo dan partai koalisinya menjadi oposisi. Menjaga pagar demokrasi agar tetap utuh. Dengan kekuasaan eksekutif yang tetap diawasi para oposisi di Senayan. #KoalisiPemerintah #Oposisi #JokowiMaruf



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden