Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo (kiri) usai memberikan keterangan kepada wartawan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. JAKARTA, KOMPAS.com - Arah politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) lima tahun mendatang bakal ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dalam waktu dekat.
"Arah koalisi Partai Gerindra akan diambil di September (2019). Dalam rakernas di situlah sikap resmi Partai Gerindra akan diambil," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Baca juga: Jumat, Prabowo Akan Gelar Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra, Bahas Pertemuannya dengan Jokowi
Sebelum menentukan arah politik mendukung pemerintah atau berada di oposisi, lanjut Andre, sang ketua umum partai Prabowo Subianto akan mendengar aspirasi dan masukan kadernya di akar rumput se-Indonesia terlebih dahulu.
Bahkan, aspirasi elemen relawan, ulama serta partai-partai politik pendukungnya pada Pemilu 2019 juga akan ditampung dan dipertimbangkan.
Dalam komunikasi itu, lanjut Andre, Prabowo sekaligus akan menjelaskan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Sabtu (13/7/2019) lalu di Stasiun MRT Lebak Bulus hingga Senayan.
"Pak Prabowo memang akan bertemu, berdiskusi, menyampaikan hasil pertemuan, menjelaskan sekaligus menyerap aspirasi apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu yang akan menjadi sikap Pak Prabowo dan Partai Gerindra," kata dia.
Baca juga: Jokowi: Jangan Jadi Oposisi yang Menimbulkan Dendam dan Kebencian
Diketahui, Prabowo secara resmi membubarkan koalisi partai politik pendukungnya pada Pemilu 2019. Keputusan diambil melalui rapat bersama lima sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Setelah dibubarkan, Prabowo menyerahkan keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik ke partai masing masing. Ia tidak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan partai lain ke depannya.
