Ini Strategi PKB Agar Cak Imin Mendapatkan Kursi Pimpinan MPR

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:56 WIB
ANTARA FOTO/RENO ESNIR Ketum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Panitia Hari Santri PKB Jazilul Fawaid (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai Pembukaan Musabaqoh Kitab Kuning 2018 di Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Minggu (14/10). Musabaqoh Kitab Kuning 2018 dan seminar bertajuk Sufisme dan Perjuangan Politik Kebangsaan tersebut merupakan rangkaian Hari Santri Nasional pada 22 Oktober mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka kemungkinan membahas paket pimpinan MPR RI bersama partai politik di luar koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Semua opsi terbuka. Baik di posisi ketua, kan ini paketnya belum tentu satu paket (dengan koalisi parpol pendukung Jokowi)," ujar Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan pada Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Koalisi Jokowi-Maruf Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR

Diketahui, berdasarkan Pasal 427 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), pimpinan MPR dipilih melalui sistem paket.

Jadi, fraksi-fraksi partai politik di parlemen bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan empat wakil ketua MPR dalam satu paket.

Kemudian, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan.

Baca juga: PKB Lobi Parpol Lain demi Cak Imin Jadi Ketua MPR

Jazilul menambahkan, PKB sebenarnya ingin membahas paket pimpinan MPR bersama koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf demi menjaga solidaritas koalisi.

Namun Jazilul mengakui, pembahasan mengenai ini sangat dinamis sehingga PKB pun membuka peluang untuk membahasnya bersama parpol di luar koalisi pendukung Jokowi.

"Posisi PKB tentu ingin menjaga solidaritas di koalisi (pendukung Jokowi-Ma'ruf). Tetapi paket itu dapat berubah, kalau nanti pembicaraan-pembicaraannya berubah," ujar dia.

Baca juga: PKB: Cak Imin Memang Sudah Pantas Jadi Capres 2024

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melobi sejumlah pihak demi menggapai kursi pimpinan MPR. Salah satu pihak yang dilobi adalah wakil presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, yang kini menjabat sebagai wakil ketua MPR merasa dirinya lah yang pantas duduk di posisi itu. Terlebih dia juga merasa mewakili Nahdlatul Ulama.

"Ya tentu Indonesia ini kan lagi kuatnya gairah Islam. Gairah Islam itu harus dijembatani melalui penguatan empat pilar kebangsaan dan NU punya modal itu," kata dia.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden