Cak Imin Temui Wapres Kalla: Cuma Konsultasi...

Senin, 8 Juli 2019 | 13:29 WIB
KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM Ketum PKB Muhaimin Iskandar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (8/7/2019). Ia datang ditemani Sekjen PKB Hanif Dhakiri.

Kedatangan keduanya untuk bersilaturahim sekaligus mengundang Wapres untuk hadir di acara HUT PKB.

"Cuma konsultasi, diskusi, dan ngundang ulang tahun PKB," ujar Cak Imin, sapaannya, seusai berbincang dengan Kalla.

Baca juga: Wasekjen PKB: Cak Imin Kader Terbaik, Layak Jadi Ketua MPR

Saat ditanya apakah pertemuannya dengan Kalla untuk menindaklanjuti keinginan agar partainya mendapat 10 kursi menteri, ia membantah.

Ketika kembali ditanya apakah kedatangannya ke Kantor Wapres untuk meminta dukungan Kalla agar ia bisa terpilih menjadi Ketua MPR, ia kembali membantah. Cak Imin mengatakan perbincangannya dengan Kalla hanya seputar partai secara umum.

"Silaturahmi, konsultasi banyak hal. Beliau kan pengalaman di bidangnya. Manajemen kepartaian, banyak diskusinya," lanjut dia.

Baca juga: PKB: Cak Imin Ajukan 10 Nama Calon Menteri ke Jokowi

Muhaimin sebelumnya mengakui bahwa ia turut melobi wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin, agar mendukungnya menjadi ketua MPR.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Sebelumnya pula, Cak Imin mengajukan 10 nama calon menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PKB Daniel Johan.

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Cak Imin Juga Akan Usulkan Tokoh di Luar PKB

Selanjutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan soal penyusunan kabinet pemerintahan 2019-2024.

"Ya, jadi Cak Imin sudah mengajukan 10 nama ke Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya Pak Jokowi yang akan menentukan sendiri. Saya juga tidak tahu siapa saja namanya 10 nama itu. Mungkin yang tahu Pak Jokowi dan Cak Imin," kata Daniel dalam diskusi bertajuk "Ribut Rebut Kursi Menteri" di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Kompas TV Ketua DPR yang juga politisi Golkar, Bambang Soesatyo mendukung ketua non aktif DPP PDI-P, Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Menurut Bambang Soesatyo, sosok putri Megawati Soekarno Putri itu sangat berkompeten menempati posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian Bambang Soesatyo menyerahkan keputusan apakah Puan Maharani dapat menempati posisi Ketua DPR kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dorongan agar ketua DPP PDI-P non aktif, Puan Maharani agar ditunjuk menduduki posisi ketua DPR 5 tahun ke depan mengemuka di koalisi partai politik pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Salah satu di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa sang ketua umum Muhamaimin Iskandar mendukung Puan menjadi Ketua DPR periode 2019 - 2024. Cak Imin menyebut bisa jadi Puan Maharani mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua dewan perwakilan rakyat. #KetuaDPR #PuanMaharani



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden