Amien Rais, dari Tidak Tahu Jokowi Bertemu Prabowo hingga Ajak Beri Kesempatan untuk Jokowi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengaku tidak tahu rencana pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT.

Hal itu diungkapkan Amien saat ditemui Kompas.com di kediamannya, Yogyakarta, Sabtu (13/7/2019).

Ia mengatakan baru akan memberikan komentar setelah bertatap muka langsung dengan Prabowo dan membaca surat yang dikirim Prabowo kepada dirinya beberapa hari sebelumnya.

"Saya diberitahu ajudan, itu Pak Prabowo mengirimkan surat amplop tertutup sepertinya agak tebal. Suratnya ada di Gandaria, sementara ajudan saya ada di Pondok Bambu," ucap Amien.

Berikut pernyataan 5 pernyataan Amien Rais setelah membaca surat dari Prabowo:

1. Setuju rekonsiliasi, tetapi bukan dengan bagi-bagi kursi

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan saat datang dari Yogyakarta, dia langsung membaca surat dari Prabowo yang tertanggal 12 Juli 2019.

Hal tersebut disampaikan Amien Rais di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

"Isinya, 'Pak Amien kemungkinan 13 Juli, jadi esok harinya, akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Bagi saya, Pak Amien, kepentingan lebih besar yaitu keutuhan bangsa, NKRI, dan lain-lain. Itu lebih saya pentingkan'," lanjut Amien membacakan isi surat Prabowo tersebut.

Amien menambahkan, melalui surat itu pula, Prabowo menyatakan bakal bertemu dengannya untuk menceritakan isi pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Memprediksi Isi Pertemuan Amien Rais dengan Prabowo...

Karena itu Amien enggan mengomentari lebih jauh ihwal pertemuan tersebut.

"Nah sekarang, saya belum ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi singkatnya begini, saya tentu tidak bisa jelaskan secara detail mengapa Pak Prabowo sudah ketemu Jokowi," ujar Amien.

"Tetapi yang jelas saya sebentar lagi atau besok pagi atau lusa akan bertemu (Prabowo)," lanjut Amien.

Amien juga mengatakan sepakat dengan rekonsiliasi antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden Joko Widodo usai Pilpres 2019.

Hanya, ia tak sepakat jika rekonsiliasi itu diikuti dengan pembagian kursi menteri.

"Buat saya rekonsiliasi itu sangat lucu kalau dalam wujud bagi-bagi kursi. Itu namanya bukan rekonsiliasi tetapi ya bagi-bagi kursi. Ada aibnya, ada negatifnya, ternyata politisi itu enggak ada lagi kekuatan moral. Enggak memegang dispilin partai dan lain-lain," ujar Amien.

Amien mengatakan jika rekonsiliasi disamakan dengan bagi-bagi kursi, maka kritik yang disampaikan dalam kampanye kepada Jokowi akan sia-sia belaka.

Baca juga: Amien Rais Setuju Rekonsiliasi, tetapi Bukan dengan Bagi-bagi Kursi

2. Lucu, enggak ditawari Pak Jokowi, tapi minta-minta

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyoroti politikus pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat ini sedang mendekat ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pemenang Pilpres 2019.

Amien pun tergelitik melihat tingkah laku politikus tersebut.

"Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi, tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi GR," ujar Amien di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Amien menegaskan, semestinya seorang politikus harus konsisten. Apabila selama tahapan pemilu lalu sering melontarkan kritik kepada pemerintah, setelah pesta demokrasi usai dan kalah, semestinya mengambil jalan oposisi.

Tidak hanya bagi politikus, prinsip tersebut juga semestinya dilakukan partai politik.

Amien menambahkan, kritik yang disampaikan di masa kampanye nanti bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan mendatang.

Baca juga: Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi, tapi Minta-minta...

3. Berikan kesempatan kepada Jokowi-Ma'ruf selama 5 tahun

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Namun, ia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu berebut kursi menteri.

"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien saat ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

"Dan itulah imbas demokrasi. Kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi," kata Amien.

Karena itu, Amien mengatakan, pembentukan koalisi pemerintahan jangan dijadikan dasar untuk rekonsiliasi seusai Pilpres 2019. Amien menyatakan semestinya rekonsiliasi dilakukan tanpa ada iming-iming jatah kursi menteri.

Baca juga: Amien Rais: Berikan Kesempatan kepada Jokowi-Maruf Selama 5 Tahun

 

4. Konflik Pilpres ini jangan dibesar-besarkan seolah skan pecah

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai, konflik yang muncul pada Pilpres 2019 merupakan hal biasa. Ia meminta hal tersebut tak dibesar-besarkan.

Hal itu disampaikan Amien menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Karena itu, menurut Amien, rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo dilakukan secara alamiah. Ia juga meminta rekonsiliasi tak didasari bagi-bagi kursi menteri di kabinet.

"Jadi saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah. Masalah ini (konflik pilpres) jangan dibesar-besarkan kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara. Itu jauh dari kamus Bangsa Indonesia," ujar Amien di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

"Itulah imbas demokrasi (ada oposisi). Jadi kalau itu terjadi kita enggak usah ada seperti gempa bumi. Dunia itu cuma apa sih ya, jadi yang ngomong dunia itu seolah kursi itu sesuatu yang hebat itu saya kira itu belum paham arti kehidupan," ujar Amien lagi.

Ia mengatakan, Indonesia mampu melewati konflik-konflik besar, seperti pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan G 30 September pada 1965.

Karena itu, Amien meminta rekonsiliasi usai konflik pada Pilpres 2019 dilakukan sewajarnya tanpa dasar bagi-bagi kursi di kabinet.

Baca juga: Amien Rais: Konflik Pilpres Ini Jangan Dibesar-besarkan Seolah Akan Pecah

 

5. Jokowi Itu 'mudeng' demokrasi

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yakin Presiden Joko Widodo sangat paham bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kontrol yang kuat di DPR.

"Pak Jokowi itu 'mudeng' demokrasi," ujar Amien ketika ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Artinya, Presiden Jokowi diyakini menghendaki adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.

Amien pun mendorong PAN untuk tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak balik badan bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien.

Akan aneh apabila partai-partai politik yang selama tahapan Pemilu 2019 mengkritik petahana, namun tiba-tiba mendukung pemerintah.

Ia menekankan, berada di oposisi bukanlah hal yang negatif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air.

Ia pun mengatakan akan berbahaya bagi demokrasi jika di parlemen tak ada partai oposisi. Sebab, semua partai nantinya hanya menjadi alat stempel kebijakan pemerintah.

Sumber KOMPAS.com (Wijaya Kusuma, Rakhmat Nur Hakim)