Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi, tapi Minta-minta...

Senin, 15 Juli 2019 | 21:40 WIB
ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Amien Rais diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyoroti politikus pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat ini sedang mendekat ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pemenang Pilpres 2019.

Amien pun tergelitik melihat tingkah laku politikus tersebut.

"Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi, tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi GR," ujar Amien di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Amien Rais: Jokowi Itu Mudeng Demokrasi

Amien menegaskan, semestinya seorang politikus harus konsisten. Apabila selama tahapan pemilu lalu sering melontarkan kritik kepada pemerintah, setelah pesta demokrasi usai dan kalah, semestinya mengambil jalan oposisi.

Tidak hanya bagi politikus, prinsip tersebut juga semestinya dilakukan partai politik.

Amien menambahkan, kritik yang disampaikan di masa kampanye nanti bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan mendatang.

Baca juga: Amien Rais: Berikan Kesempatan kepada Jokowi-Maruf Selama 5 Tahun

Karena itu, ia menilai keberadaan partai oposisi penting dalam negara demokrasi. Jika tidak, Amien khawatir parlemen hanya akan menjadi pemberi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan. Jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi kok enggak ada oposisi gitu," papar Amien.

"Apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan capres-cawapres, ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi, padahal maksudnya supaya ada alternatif, ada perspektif lain yang dikerjakan petahana itu," lanjut dia.

 

 

Kompas TV Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyatakan mendukung terjadinya rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo. Namun Amien menentang bila rekonsliasi itu berujung dengan bagi bagi kursi. Amien pun mengaku akan bertemu dengan Prabowo untuk mendengarkan penjelasan dari Prabowo.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden