Pengamat: Drama Pemilihan Wagub DKI Terkait Pertarungan Pilkada 2022

Rabu, 10 Juli 2019 | 11:43 WIB
KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Hendri Satrio menilai, ada drama politik dibalik berlarutnya penetapan wakil gubernur DKI oleh panitia khusus (pansus).

Ia melihat, kekosongan bangku wakil gubernur DKI Jakarta saat ini menjadi daya tarik bagi partai-partai politik terkait pertarungan Pilkada DKI selanjutnya.

“Makanya seperti ada drama politik kelihatannya, apalagi di Jakarta sejak pemilihan langsung dilaksanakan, belum ada petahana dua periode sehingga artinya wagub ini juga bisa menjadi sasaran untuk kekuasaan berikutnya,” ujar Hendrik kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: 11 Bulan Anies Tanpa Wakil Gubernur...

Hendri mengatakan, masyarakat seolah sedang menyaksikan drama politik antara nafsu kekuasaan dan pengabdian masyarakat.

“Jadi bisa aja (drama politik) agar pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada tahun 2022, Anieslah yang menjadi lawan satu-satunya terkuat,” ujarnya.

Untuk menghentikan drama politik ini, harusnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turun tangan dengan memberikan peringatan keras kepada pansus.

Baca juga: Paripurna Pemilihan Wagub Harus Kuorum, Taufik Tak Mau Paksa Fraksi Gerindra Hadir

“Harusnya bisa karena Gubernurlah pimpinan tertinggi di Jakarta. Namun, sayangnya Gubernur nampak masih menikmati panggung sendirian,” ucap Hendri.

Ia berharap, penetapan wagub ini bisa diselesaikan dengan cepat oleh para pansus.

“Ya ayolah cepat dipilih, tidak susah kok memilih wagub. Kalau tidak terpilih dalam waktu dekat berati ada nafsu kekuasaan dibalik ini semua,” tuturnya.

Posisi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018.

Baca juga: Syarat Pemilihan Wagub Dibahas, PKS Protes Tak Bisa Lagi Tanda Tangan lalu Keluar Ruangan

Parpol pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sudah mengajukan dua nama kandidat cawagub pengganti Sandiaga, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, ke DPRD DKI.

Saat ini DPRD sudah dalam tahap finalisasi draft tata tertib pemilihan wagub DKI Jakarta yang direncanakan berlangsung pada 22 Juli 2019.

Sementara Gubernur Anies mengaku hanya bisa menunggu proses pemilihan wakil gubernur DKI yang tengah diproses di DPRD DKI. Dia berharap proses tersebut berjalan lancar.

"Kalau soal wagub bisa saya lantik begini, sudah saya lantik kemarin. Ini wagub prosesnya masih di DPRD, jadi kita tunggu. Menurut rencana, mereka akan melakukan sidang bulan Juli ini. Jadi kita tunggu saja hasilnya," ucap Anies.

Penulis : Cynthia Lova
Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden